Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Maraknya praktik illegal fishing, khususnya penyetruman ikan di wilayah Perairan Umum Daerah (PUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), mendorong Pemerintah Kabupaten Tubaba untuk mengambil langkah tegas dan terkoordinasi. Hari ini, Kamis (10/07/2025), Pemkab Tubaba menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Tubaba.
Rapat dipimpin langsung oleh Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Untung Budiono, S.Sos., M.H., dan diikuti oleh berbagai pihak terkait seperti Polres Tubaba, Dinas Perikanan, Satuan Polisi Pamong Praja, beberapa Camat dan Kepala Tiyuh, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), serta organisasi nelayan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Dalam keterangannya, Untung Budiono menyampaikan bahwa pengawasan terhadap sumber daya perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perlu ada keterlibatan semua pihak secara aktif dalam pengawasan perairan, terutama untuk menindak dan mencegah praktik illegal fishing yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan penting, antara lain:
1.Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengawasan sumber daya perikanan.
2.Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing.
3.Pendekatan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
4.Pembentukan grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi cepat dan efektif antar pemangku kepentingan.
5.Penerbitan SK Bupati tentang pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
6.Penyusunan SOP pengawasan terhadap aktivitas illegal/destructive fishing di wilayah Tubaba.
7.Rencana pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) tentang Strategi Pembangunan Subsektor Perikanan dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk organisasi nelayan.
Langkah-langkah ini diharapkan menjadi upaya nyata dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan di Tubaba sekaligus memperkuat tata kelola subsektor perikanan yang berkelanjutan dan berpihak kepada nelayan kecil yang taat aturan.(*)
