Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Pemerintah menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh Fraksi DPR RI atas dukungan, masukan, dan pandangan yang disampaikan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kerja sama erat dengan DPR RI menjadi landasan penting dalam menyusun APBN yang kredibel, sehat, dan berkelanjutan.
Dalam Rapat Paripurna DPR RI yang diselenggarakan pada Kamis (21/8), Menkeu menyampaikan penghargaan kepada delapan Fraksi yang telah menyampaikan pandangannya. Seluruh masukan tersebut dipandang sebagai dorongan positif untuk memastikan APBN 2026 mampu menjadi instrumen kehadiran negara dalam mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan menyejahterakan rakyat.
Dalam kesempatan itu, Menkeu menekankan bahwa Pemerintah sejalan dengan aspirasi DPR RI agar belanja negara semakin berkualitas, fokus, dan produktif.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” jelas Menkeu.
Selain kualitas belanja, Pemerintah juga mengapresiasi dukungan dan masukan DPR terhadap optimalisasi pendapatan negara. Reformasi perpajakan, penguatan PNBP, hingga pemanfaatan teknologi digital diyakini akan semakin memperkuat penerimaan negara, tanpa mengesampingkan iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.
Pemerintah dan DPR RI juga memiliki pandangan sejalan terkait pentingnya menjaga defisit di bawah 3 persen PDB dengan pengelolaan fiskal yang sehat, prudent, dan berkelanjutan. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Pemerintah Daerah akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Di bagian akhir, Menkeu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada DPR RI atas semangat konstruktif dalam membahas RAPBN 2026. Pemerintah berharap pembahasan lebih lanjut dapat terus dilaksanakan dengan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.(*)
Sumber : Kemenkeu
