Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Komisi XIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja, antara lain Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Sekretaris Jenderal MPR RI, Sekretaris Jenderal DPD RI, Kepala BNPT, Kepala BPIP, serta Ketua LPSK. Rapat yang berlangsung di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025) ini membahas penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, dalam rapat menegaskan bahwa seluruh mitra kerja Komisi XIII tidak mengalami perubahan maupun penyesuaian pagu anggaran setelah pembahasan bersama Banggar DPR RI. “Berdasarkan surat Banggar DPR RI nomor B/13703/AG.05.025 tertanggal 11 September 2025, hasil pembahasan RUU APBN 2026 telah disampaikan kepada pimpinan komisi. Seluruh mitra kerja Komisi XIII tidak mengalami perubahan dari hasil pembahasan tersebut,” jelas Dewi.
Adapun rincian pagu anggaran mitra kerja Komisi XIII DPR RI dalam APBN 2026 adalah sebagai berikut:
- MPR RI sebesar Rp1,05 triliun
- Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp29,39 triliun
- DPD RI sebesar Rp1,8 triliun
- BNPT sebesar Rp1,71 triliun
- BPIP sebesar Rp384,86 miliar
- LPSK sebesar Rp259,22 miliar
- Kementerian Hukum dan HAM sebesar Rp718,12 miliar
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar Rp18,07 triliun
Menurut Dewi, penetapan pagu anggaran ini merupakan bagian dari siklus tahunan pembahasan APBN yang menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas. “Kami menyampaikan pagu anggaran yang sudah ditetapkan bersama untuk disahkan dalam APBN 2026. Pemerintah kita tentu masih berbasis pada efisiensi, namun tetap menjaga efektivitas kerja. Karena itu, dalam rapat hari ini kami tidak melakukan pendalaman lebih jauh, sebab fungsi rapat ini adalah budgeting,” ujarnya.
Meski demikian, Dewi menambahkan bahwa Komisi XIII tetap membuka ruang pendalaman pada kesempatan berikutnya, terutama bersama pejabat eselon terkait. Hal ini untuk memastikan anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran dan tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran anggaran untuk pemerataan.
Sebagai informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang dengan tema “Percepatan Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Kesejahteraan Sosial Berkelanjutan”. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, serta pemantapan disiplin fiskal.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
