Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pentingnya APBN sebagai shock absorber di tengah meningkatnya tensi perang tarif dagang yang sedang terjadi. Hal ini disampaikannya dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang”.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan bahwa APBN merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dari sisi makro. Ia menyebut APBN menjadi andalan pemerintah saat menghadapi berbagai guncangan ekonomi.
“Instrumen APBN merupakan salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menkeu juga menyampaikan berbagai program subsidi yang telah dilaksanakans merupakan salah satu wujud dari perlindungan APBN kepada masyarakat di tengah gejolak perekonomian global.
“Subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini mereka mendapatkan perlindungan dari APBN,” tambahnya.
Hingga akhir Maret 2025, postur APBN menunjukkan perbaikan yang signifikan. Kinerja penerimaan pajak pada bulan Maret sudah mengalami turn around pada angka positif 9,1. Belanja pemerintah juga tetap terjaga on track, sedangkan dari sisi pembiayaan defisit tetap terjaga sesuai dengan desain dalam UU No. 62 tahun 2024 yang sudah disetujui bersama DPR yakni sebesar 2,53%.
Menkeu menambahkan APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting pemerintahan Presiden Prabowo. APBN akan terus dikelola dengan baik sehingga program-program yang sudah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan profesional dan akuntabel sehingga memberikan assurance kepada investor.
Acara sarasehan ini menjadi ajang diskusi strategis antara Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, serta berbagai asosiasi pelaku ekonomi nasional dalam merumuskan langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan kondisi geopolitik dan perekonomian global yang terus bergerak dinamis, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengelola APBN dengan prinsip pruden dan sustainable.(*)
Sumber : Kemenkeu
