Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menghadiri entry meeting bersama Anggota II BPK RI, Daniel Lumban Tobing, dan jajaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaksanakan entry meeting sebagai penanda dimulainya proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) Tahun Anggaran 2025 oleh BPK RI.
Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa LK BA015 Tahun 2025 disusun secara berjenjang dengan mengonsolidasikan laporan keuangan pada 14 unit eselon I yang terdiri dari 871 satuan kerja (satker), termasuk 7 satker Badan Layanan Umum (BLU). Sementara itu, LK BUN mengonsolidasikan 10 entitas bagian anggaran BUN yang terdiri dari 790 satker.
“Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan sistem pengendalian intern yang memadai, serta telah direviu oleh Inspektorat Jenderal,” ujar Menkeu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menkeu menegaskan bahwa meskipun laporan keuangan tahun sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, ruang perbaikan tetap menjadi perhatian utama.
“Walaupun laporan keuangan telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, namun tentu saja masih terdapat ruang perbaikan dan penyempurnaan yang kami lakukan melalui berbagai langkah perbaikan berkelanjutan,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan capaian 82,52% untuk LK BA015 dan 87,40% untuk LK BUN. Selain itu, penyempurnaan proses bisnis dan regulasi yang berpengaruh terhadap laporan keuangan, penguatan sistem informasi, serta optimalisasi peran three lines of defense terus dilakukan untuk menjaga kualitas laporan keuangan.
Menkeu juga menegaskan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan.
“Saya akan mendukung sepenuhnya kelancaran pemeriksaan dengan menunjuk liaison officer di unit eselon I untuk merespon segera permintaan dokumen dan data, serta memberikan penjelasan terkait proses bisnis maupun tanggapan yang diperlukan selama proses pemeriksaan,” tegas Menkeu.
Menkeu berharap sinergi yang telah terjalin baik antara Kementerian Keuangan sebagai auditee dan BPK sebagai auditor dapat terus dijaga serta opini WTP yang telah diraih pada tahun sebelumnya dapat dipertahankan.
“Saya sangat berharap agar kerja sama dan sinergi antara auditor dan auditee yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat dipertahankan dan opini WTP untuk laporan keuangan Kementerian Keuangan BA015 dan laporan keuangan BUN tahun 2025 dapat dipertahankan,” pungkasnya.(*)
Sumber : Kemenkeu
