Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan energi panas bumi (geothermal) guna memperkuat kemandirian energi nasional. Pengembangan energi geothermal itu khususnya di Provinsi Lampung yang memiliki potensi besar mencapai hampir 3 gigawatt (GW).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sugeng, Indonesia memiliki total potensi panas bumi untuk pembangkit listrik sebesar 23,6 GW atau 23.600 megawatt (MW). Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan potensi geothermal terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Namun demikian, tingkat pemanfaatannya saat ini masih sekitar 10 persen atau sekitar 2,3 GW terpasang.
“Kita patut bersyukur karena panas bumi merupakan satu-satunya energi baru terbarukan yang mampu menghasilkan listrik secara baseload, 24 jam penuh tanpa tergantung cuaca. Berbeda dengan energi surya dan bayu yang bersifat intermittent,” ujar Sugeng saat ditemui Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (20/2/2026).
Sebagaimana diketahui, kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi nasional saat ini telah mencapai lebih dari 2,4 GW yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan kapasitas panas bumi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebagai bagian dari transisi energi menuju bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen.
Politisi Fraksi NasDem ini pun menjelaskan, Provinsi Lampung memiliki potensi panas bumi mendekati 3 GW. Beberapa pengembang yang telah beroperasi maupun memiliki wilayah kerja di antaranya Pertamina Geothermal Energy, PLN Nusantara Power, Supreme Energy, serta Star Energy Geothermal.
Ia menilai, potensi tersebut sangat strategis untuk mendukung Lampung sebagai kawasan industri berbasis agro. Lampung telah berkembang sebagai sentra tebu, singkong, dan kelapa sawit, yang berpotensi menopang industri bioenergi seperti etanol dan biodiesel (B40).
“Ke depan, agro tidak hanya food for food tetapi juga food for energy. Lampung bisa menjadi pusat industri etanol berbasis tebu dan molases, sekaligus mendukung pengurangan konsumsi bahan bakar fosil,” jelasnya.
Selain itu, keberadaan industri crude palm oil (CPO) di Lampung juga menjadi kekuatan dalam mendukung program mandatori biodiesel nasional.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti kondisi kelistrikan Lampung yang masih bergantung pada pasokan dari Sumatera bagian selatan. Saat ini, kapasitas pembangkit mandiri di Lampung, termasuk PLTU dan pembangkit lainnya, baru sekitar 360 MW, sementara kebutuhan listrik mencapai sekitar 1,2 GW.
Artinya, Lampung masih mengimpor listrik sekitar 900 MW dari sistem interkoneksi. Ketergantungan ini dinilai berisiko terhadap gangguan pasokan, mengingat panjangnya jaringan transmisi yang rawan gangguan teknis hingga berpotensi menyebabkan pemadaman (blackout).
“Kalau terjadi gangguan besar, tentu berdampak pada masyarakat dan sektor industri. Karena itu, kemandirian energi berbasis renewable energy menjadi kebutuhan mendesak,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terkait eksplorasi panas bumi. Ia memastikan bahwa pengeboran geothermal berbeda dengan pengeboran lainnya dan tidak mengganggu cadangan air tanah.
Menurutnya, air tanah umumnya berada pada kedalaman sekitar 500 meter, sedangkan pengeboran panas bumi mencapai 2.500 hingga 4.000 meter. Uap yang dihasilkan akan dimanfaatkan untuk memutar turbin, kemudian air hasil kondensasi diinjeksikan kembali ke dalam bumi sehingga membentuk sistem tertutup (closed loop).
Praktik tersebut, lanjutnya, telah diterapkan di sejumlah wilayah seperti Dieng yang dikelola Geo Dipa Energi tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan signifikan.
Dalam pengembangan industri energi dan agro, Sugeng menegaskan komitmen terhadap prinsip ESG (Environment, Social, and Governance) sebagai fondasi tata kelola industri modern.
“Aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola tidak bisa ditawar. Ketiganya harus menjadi bagian integral dalam setiap proyek energi maupun industri,” tutup Sugeng.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
