Soal Harga Sembako, Pemerintah Perlu Rencana Matang Jelang Ramadan

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS)  – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai pemerintah perlu memiliki rencana matang dalam menjaga stabilitas harga sembako menjelang Ramadan. Pasalnya, momentum Ramadan dan Lebaran selalu menjadi tantangan tahunan yang dihadapi pemerintah.

“Tentu harus lebih siap. Kebutuhan pangan masyarakat meningkat selama Ramadan dan Lebaran. Karena itu, yang harus dijaga adalah stabilitas harga,” ujar Alex kepada media di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sebelumnya, Alex bersama jajaran Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah guna memastikan ketersediaan stok pangan. Hasilnya, ia memastikan bahwa cadangan sembako untuk persiapan Ramadan dan Lebaran dalam kondisi aman.

Ia juga menerima laporan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang menyatakan bahwa stok sembako cukup dan siap digunakan dalam operasi pasar murah.

“Operasi pasar murah ini bertujuan menstabilkan harga. Saya rasa, Ramadan tahun ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ini adalah tantangan rutin yang kita hadapi setiap tahun,” tegasnya.

Legislator Fraksi PDIP itu menilai operasi pasar murah merupakan solusi jangka pendek dalam menjaga ketersediaan stok pangan selama Ramadan dan Lebaran, meskipun bukan penyelesaian menyeluruh atas mekanisme penyediaan sembako.

“Dalam mekanisme pasar, ketika permintaan meningkat, harga pasti naik. Operasi pasar adalah langkah jitu untuk mengatasi gejolak harga pangan di bulan Ramadan,” jelasnya.

Alex juga mengungkapkan bahwa dari hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR, stok beras menjelang Ramadan dan Lebaran dalam kondisi surplus dan aman. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalami kesulitan dalam sektor perberasan.

Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu juga menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada beras. Menurutnya, fluktuasi harga beras lebih disebabkan oleh faktor musiman.

“Saat musim panen, harga otomatis turun karena produksi melimpah. Jadi, kita bisa dikatakan sudah swasembada beras. Lalu, kenapa masih impor? Dari data yang kami peroleh, impor dilakukan jika cadangan beras yang dikelola Bulog tidak mencukupi dan tidak bisa diserap dari petani,” bebernya.

Karena itu, Alex berharap tahun ini pemerintah tidak melakukan impor beras. Ia menilai panen tahun ini lebih baik dibanding tahun sebelumnya. “Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak mengimpor beras,” tandasnya.(*)

Sumber : PARLEMENTARIA