Pemerintah Harus Pastikan Semua Produk Dalam & Luar Negeri Penuhi Standar Nasional

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyoroti pentingnya peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam menjamin mutu dan keamanan produk, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, meskipun fasilitas laboratorium BSN telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode kunjungan sebelumnya pada 2014–2019, masih terdapat pekerjaan rumah besar dalam hal optimalisasi manfaat BSN bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketika fasilitas meningkat, otomatis pelayanan juga meningkat. Tapi yang perlu ditekankan adalah bagaimana masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, bisa lebih mudah mengakses proses standarisasi ini,” ujar Siti saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke fasilitas SNSU BSN di Serpong, Tangerang, Jumat (4/7/2025).

Politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan standar nasional bukan hanya tugas BSN semata, melainkan juga merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa keberadaan BSN memberi kemanfaatan yang adil bagi semua pelaku usaha, tanpa membedakan skala usahanya.

Lebih lanjut, Siti juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap produk impor. Menurutnya, selama ini Indonesia kerap tunduk pada standar internasional saat mengekspor barang ke luar negeri, namun belum cukup tegas dalam menerapkan standar terhadap barang-barang dari luar yang masuk ke pasar domestik.

“Kalau produk kita ke luar negeri harus mengikuti standar mereka, maka barang dari luar yang masuk ke kita pun harus tunduk pada standar yang kita miliki. Ini menyangkut keamanan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Siti mengapresiasi upaya BSN yang telah menjalin kerja sama internasional dalam hal standardisasi. Namun ia mendorong agar kerja sama tersebut diikuti dengan penerapan kebijakan yang lebih tegas terhadap produk-produk impor yang belum memenuhi standar nasional.

“Harus ada kekuatan dan ketegasan dalam menyeleksi barang impor. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh produk yang tidak sesuai standar. Ini menyangkut perlindungan terhadap konsumen kita sendiri,” pungkasnya.(*)

Sumber : PARLEMENTARIA