Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa konsolidasi dan keberlanjutan BUMN karya pada 2024–2025 menjadi kepentingan publik yang mendesak. Hal itu mengingat perusahaan-perusahaan pelat merah sektor konstruksi memegang peran vital dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, keberadaan BUMN karya tersebut memiliki arti penting. Hal itu sebab industri konstruksi masih menghadapi tantangan struktural yang dapat berdampak langsung pada kelancaran pembangunan dan pelayanan publik di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR bersama jajaran direksi PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
“Tahun 2024 menjadi periode konsolidasi bagi banyak BUMN karya, termasuk Nindya Karya dan Brantas Abipraya. Kinerja keduanya menunjukkan perkembangan yang patut dicatat, baik dari sisi pendapatan, laba maupun kapasitas mengamankan nilai tender dan portofolio proyek,” ujar Adisatrya.
Perlu diketahui, rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN agar pembangunan infrastruktur nasional berjalan efektif, beban fiskal negara tetap terkendali, dan layanan publik tetap dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan.
Namun memasuki tahun 2025, katanya, sektor konstruksi berhadapan dengan dinamika baru berupa efisiensi anggaran pemerintah, persaingan yang semakin ketat, serta kebutuhan memperkuat efisiensi operasional dan likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, Komisi VI DPR menilai evaluasi semester I 2025 menjadi momentum penting untuk memastikan fondasi perbaikan di 2024 benar-benar berlanjut.
Dirinya pun menegaskan bahwa Komisi VI DPR memerlukan penjelasan menyeluruh mengenai kondisi kedua BUMN tersebut, mulai dari kinerja keuangan, realisasi proyek, tingkat keberhasilan tender, hingga penyelesaian kewajiban kepada mitra dan subkontraktor, yang selama ini menjadi titik sensitif dalam ekosistem konstruksi nasional.
“Ini penting untuk menjaga kepercayaan industri dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain evaluasi jangka pendek, Komisi VI DPR juga meminta kedua perusahaan memaparkan peta jalan pengembangan usaha untuk 2026, termasuk strategi bisnis, rencana diversifikasi, hingga pola mitigasi risiko di tengah tekanan industri.
Maka dari itu, ia menekankan bahwa aksi korporasi BUMN karya, baik internal seperti efisiensi, inovasi, dan tata kelola, maupun eksternal seperti kerja sama strategis dan reposisi bisnis, harus dirancang untuk menjamin keberlanjutan usaha sekaligus kemampuan perusahaan menjalankan mandat pembangunan nasional.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
