Ancam PHK Massal, Penghapusan Kuota Impor Harus Dilakukan Hati-Hati

- Editorial Team

Rabu, 9 April 2025 - 13:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS)  – Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah berani demi menghadapi dinamika perdagangan global, khususnya kenaikan tarif impor dari Amerika Serikat. Salah satu kebijakan strategis yang mencuat adalah penghapusan berbagai hambatan dagang (trade barrier) untuk impor, seperti penghapusan kuota impor. Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyebut langkah ini sebagai kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri dan masyarakat Indonesia.

 

Menurut Anggia, kebijakan ini bukan hanya sekadar membuka keran impor, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkuat industri nasional agar mampu bersaing di level global. Pernyataan ini disampaikannya melalui rekaman suara yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Presiden (Prabowo Subianto) berpihak kepada peningkatan industri dalam negeri yang lebih berkualitas. Tentu akan terpacu untuk lebih meningkatkan kualitas yang berdaya saing global,” tutur Anggia.

Baca juga:  Lawatan ke Luar Negeri, Presiden Prabowo akan Hadiri Osaka Expo Hingga Pidato di Sidang Umum PBB

 

Perlu diketahui, upaya ini merupakan respons terhadap kebijakan tarif proteksionis yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Anggia, kebijakan Trump ini bertujuan menyeimbangkan defisit dagang AS sehingga berdampak luas terhadap mitra dagang utama, termasuk Indonesia.

 

Alih-alih melakukan balasan tarif seperti negara-negara lain, Anggia menerangkan Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi. Dirinya pun mendukung langkah konkret seperti mengurangi hambatan impor dan meniadakan kuota demi menciptakan “win-win solution”.

 

“Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini sangat erat. Oleh karena itu, Indonesia harus cepat menyikapi agar tidak berdampak negatif pada hajat hidup orang banyak,” jelasnya.

Baca juga:  Indonesia Bergerak Cepat Hadapi Tarif AS, Usulkan Proposal Komprehensif dan Fair

 

Meski memberikan apresiasi, Komisi VI DPR tetap mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati. Anggia menegaskan bahwa potensi “banjir impor” dari negara-negara maju, termasuk AS, yang dapat mengancam industri dalam negeri jika tidak diantisipasi dengan baik. Ia juga menyoroti risiko nilai tukar rupiah, tekanan ekonomi global, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia sebagai faktor-faktor yang perlu diwaspadai.

 

“Harus ada mitigasi risiko, terutama terhadap ancaman PHK massal jika produksi dalam negeri terganggu,” tegasnya.

 

Kreativitas Mencari Alternatif Pasar

 

Di tengah ketidakpastian global, ia mendorong agar Indonesia lebih kreatif dalam mencari alternatif pasar ekspor. Negara-negara anggota BRICS, RCEP, hingga kawasan Eropa dan mitra bilateral seperti Jepang, Australia, dan Pakistan, sebutnya, bisa menjadi tujuan yang potensial. Selain itu, penguatan konsumsi domestik menjadi salah satu strategi jangka pendek yang diusulkan.

Baca juga:  Menteri Luar Negeri Sugiono Terima Kunjungan Perpisahan Duta Besar Mauritania untuk Indonesi

 

“Kita bisa menggencarkan konsumsi dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” katanya.

 

Menutup pernyataannya, Anggia menekankan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif agar pelaku industri mampu beradaptasi dengan cepat. Baginya, langkah pemerintah yang membuka akses impor tanpa hambatan adalah manuver berani dalam lanskap ekonomi global yang kian tidak pasti.

 

Dengan kehati-hatian, ujarnya, strategi mitigasi yang matang, dan kolaborasi lintas sektor, kebijakan ini berpotensi menjadi momentum kebangkitan industri Indonesia. “Perbaikan regulasi, kebijakan, dan lingkungan investasi harus menjadi prioritas agar industri dalam negeri tetap tumbuh,” tutup Politisi Fraksi PKB itu.(*)

 

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

Wirausaha Industri Baru Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Majukan Ekonomi Daerah
Meity Rahmatia Ungkap ‘Overcapacity’ Rutan Makassar, Soroti Hak Beribadah hingga Kesehatan Warga Binaan
Bantuan PHTC Gubernur Lampung Perkuat Infrastruktur dan Ekonomi Desa Tambah Rejo.
Presiden Prabowo Tinjau Langkat: Semua Kekuatan Negara Kita Kerahkan
Sekretaris Daerah Optimis Panorama Negeri di Atas Awan Akan Mampu Hipnotis Gubernur Lampung
Wamenkeu Suahasil Tegaskan Kembali Komitmen Integritas di Puncak Peringatan Hakordia 2025
Tinjau Dampak Banjir, Presiden Prabowo Kunjungi Warga Terdampak di Aceh Tamiang
Bob Hasan: Reformasi APH Wajib Sejalan dengan Implementasi KUHP–KUHAP 2026

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 12:38 WIB

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Serahkan Bantuan Beras dan Minyak

Sabtu, 13 Desember 2025 - 12:29 WIB

Pemkab Pesawaran Lantik 123 Pejabat Fungsional, Wabup Antonius Tekankan Profesionalisme dan Integritas ASN

Sabtu, 13 Desember 2025 - 12:22 WIB

Kadis Lingkungan Hidup Kota Metro Tinjau Kafilah MTQ dan salurkan logistik dan penambah stamina

Sabtu, 13 Desember 2025 - 10:28 WIB

Evaluasi dan Refleksi Organisasi, PWRI Metro Gelar Rapat Akhir Tahun 2025

Jumat, 12 Desember 2025 - 12:00 WIB

Sekretaris Daerah Optimis Panorama Negeri di Atas Awan Akan Mampu Hipnotis Gubernur Lampung

Jumat, 12 Desember 2025 - 11:52 WIB

Pemkot Metro Apresiasi Terbentuknya AGPAII, Harapkan Lahirkan Guru yang Berintegritas

Jumat, 12 Desember 2025 - 11:43 WIB

Pendampingan Desa Berkualitas : Wabup Pringsewu Tekankan Penguatan Peran Tenaga Pendamping Profesional

Kamis, 11 Desember 2025 - 12:38 WIB

Bupati Lampung Barat Tandatangani MoU Restorative Justice Bersama Pemprov dan Aparat Penegak Hukum

Berita Terbaru

Kota Bandar Lampung

Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Serahkan Bantuan Beras dan Minyak

Sabtu, 13 Des 2025 - 12:38 WIB