Bandari Kertajati Bebani Anggaran Rp50 Miliar per Tahun, Waka DPR Minta Pemerintah Cari Solusi

- Editorial Team

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 12:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, menyoroti beban anggaran yang ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menopang operasional bandara Kertajati. Dalam rapat bersama Pemprov Jabar, terungkap bahwa sekitar Rp50 miliar per tahun masih harus dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan bandara.

 

Menurut Saan, angka tersebut sangat besar dan tidak boleh menjadi pengeluaran sia-sia. Ia menekankan perlunya langkah strategis agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Kita ingin bandara (Kertajati) ini memberikan manfaat, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana besar tanpa dampak signifikan, tentu harus dicari jalan keluarnya,” ujar Saan kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).

Baca juga:  Bupati Lampung Barat Sebut Tidak Ada Lagi Alasan Anak di Lampung Barat Tidak Mengeyam Pendidikan

 

Diskusi dengan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, dan jajaran DPR juga membahas bagaimana strategi pembiayaan bandara dapat diarahkan pada peningkatan layanan, bukan sekadar operasional. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan bahwa pemanfaatan bandara harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemudahan mobilitas masyarakat.

 

Baca juga:  Perayaan HUT ke-74 KOI, Menpora Erick Ajak Stakeholder Bersatu Demi Kemajuan Olahraga Nasional

Sebagai tindak lanjut, DPR RI berencana menggelar rapat lanjutan di Senayan dengan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan operator bandara. “Hasil kunjungan ini akan dijadikan dasar dalam mencari solusi komprehensif agar bandara di Jawa Barat tidak menjadi beban fiskal yang berlarut-larut,” pungkas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) ini.(*)

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

Menkeu Purbaya Dorong DJPb Menjadi Organisasi yang Adaptif, Efisien, dan Berorientasi Hasil
Tutup Celah Travel Bodong, DPR Pastikan UU PIHU Demi Lindungi Jemaah Umrah Mandiri
Pemerintah Resmi Terima Pengunduran Diri Perry Warjiyo, Destry Damayanti Jalankan Tugas Gubernur BI Sementara
Proyek SDN 2 Way Ratai Disorot, APD hingga Papan Proyek Dipertanyakan.
Tekab 308 Polsek Waway Karya Bersama Polres Lampung Timur Ungkap Kasus Curat Dan Penadahan
Presiden Prabowo Instruksikan Sinergi Nasional Percepat Penguatan Koperasi Merah Putih
Pembiayaan Daerah dan UMKM Harus Merata, Demi Serap Tenaga Kerja
Distribusi Biosolar B50 Dimulai di Lampung, Pasokan Naik hingga 2.797 KL per Hari

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 11:37 WIB

Menkeu Purbaya Dorong DJPb Menjadi Organisasi yang Adaptif, Efisien, dan Berorientasi Hasil

Senin, 27 Juli 2026 - 11:38 WIB

Pemerintah Resmi Terima Pengunduran Diri Perry Warjiyo, Destry Damayanti Jalankan Tugas Gubernur BI Sementara

Senin, 27 Juli 2026 - 10:41 WIB

Proyek SDN 2 Way Ratai Disorot, APD hingga Papan Proyek Dipertanyakan.

Jumat, 24 Juli 2026 - 11:58 WIB

Tekab 308 Polsek Waway Karya Bersama Polres Lampung Timur Ungkap Kasus Curat Dan Penadahan

Jumat, 24 Juli 2026 - 11:47 WIB

Presiden Prabowo Instruksikan Sinergi Nasional Percepat Penguatan Koperasi Merah Putih

Kamis, 23 Juli 2026 - 12:27 WIB

Pembiayaan Daerah dan UMKM Harus Merata, Demi Serap Tenaga Kerja

Kamis, 23 Juli 2026 - 02:37 WIB

Distribusi Biosolar B50 Dimulai di Lampung, Pasokan Naik hingga 2.797 KL per Hari

Rabu, 22 Juli 2026 - 12:36 WIB

Dilantik Presiden Prabowo, Kepala BGN Tegaskan Komitmen Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Program MBG

Berita Terbaru