Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dukungan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Meskipun mendukung, Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Andi Muzakkir Aqil, memberikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi penting untuk memastikan APBN benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat di tengah tantangan global yang kompleks.
Andi Muzakkir menyatakan bahwa RAPBN 2026 harus diarahkan untuk menyentuh langsung kebutuhan rakyat, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, energi, hingga ekonomi kreatif dan UMKM. Fraksi Partai Demokrat juga mendukung pemerintah untuk melakukan penguatan aspek pertahanan demi menciptakan efek gentar secara langsung akan menguatkan posisi negara di tengah konstelasi geopolitik dan geoekonomi dunia.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan perhatian terhadap upaya sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang eksklusif. “Sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tak lupa program peningkatan gaji ASN, jaringan pengaman nasional, sosial, serta subsidi yang tepat sasaran,” ujar Andi Muzakkir dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Catatan untuk Kebijakan Makro dan Prioritas Belanja
Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan khusus terkait asumsi makro dan strategi belanja, diantaranya:
– Pertumbuhan Ekonomi & Inflasi: Target pertumbuhan 5,4% dinilai dapat dicapai, namun pengendalian inflasi 2,5% tidak hanya soal instrumen moneter dan fiskal, melainkan juga penegakan hukum yang konsisten dan sistem distribusi yang efisien.
– Nilai Tukar & Migas: Asumsi nilai tukar Rp16.500 per dolar AS dianggap konservatif. Sementara itu, kenaikan target lifting migas menjadi 610.000 barel per hari dinilai memerlukan reformasi sektor hulu migas yang tidak boleh ditunda.
– Pengangguran & Belanja Modal: Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah didorong mempercepat program vokasi dan upskilling, serta memberi insentif pada sektor padat karya. Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan pentingnya menjaga porsi belanja modal yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat mengajukan sejumlah rekomendasi strategis, yakni:
– Transfer ke Daerah: Dampak dari pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa harus diantisipasi dengan cermat.
– Utang Negara: Peningkatan belanja utang yang signifikan menjadi perhatian serius, dan pemerintah harus lebih agresif melakukan inovasi pembiayaan seperti green bond dan diaspora bond.
– Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Program MBG didukung, namun tidak boleh mengorbankan mutu pendidikan secara keseluruhan.
– BUMN: Pembentukan holding investasi BUMN harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
Atas catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan persetujuannya agar RAPBN 2026 dapat dibahas lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
