Kebijakan BI Harus Lebih Berdampak ke Sektor Riil, Jangan Hanya Indah di Atas Kertas!

- Editorial Team

Jumat, 23 Januari 2026 - 12:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Anggota Komisi XI DPR RI Rizki Sadig memberikan catatan kritis dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test) terhadap Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro. Rizki menilai bahwa dalam satu dekade terakhir, struktur keuangan Indonesia lebih banyak berada dalam posisi bertahan (defensif) menghadapi gejolak global, ketimbang agresif mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

Politisi Fraksi PAN itu menyoroti bahwa kebijakan moneter BI sering kali tidak efektif saat diimplementasikan di sektor riil. Ia mencontohkan kebijakan penurunan suku bunga acuan BI yang ternyata tidak serta-merta diikuti oleh perbankan dalam menurunkan suku bunga kredit.

 

“Saya melihat 10 tahun terakhir ini posisi struktur keuangan kita lebih pada situasi bertahan dibandingkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak lebih dari bertahan terhadap situasi global. Saya kira pada kesempatan ini kami butuh pandangan yang tidak textbook, tapi ada pikiran-pikiran out of the box,” ujar Rizki di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Baca juga:  Komisi XII DPR Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik Walau Harga Minyak Dunia Fluktuatif

 

Rizki juga menyinggung masalah ego sektoral dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang kerap menghambat sinergi kebijakan. Ia meminta Solikin, jika terpilih nanti sebagai deputi gubernur, agar dapat menghadirkan terobosan. Khususnya, agar stabilitas moneter yang dijaga BI benar-benar berdampak pada sektor fiskal dan tidak hanya indah di atas kertas paparan.

Baca juga:  Sambut Dubes Albania, BKSAP Bahas Kerja Sama dan Peluang 40 Ribu Tenaga Kerja

 

“Banyak perbankan yang tidak menurunkan suku bunga itu. Jangan sampai di dalam KSSK pun juga ada ego sektoral sehingga masing-masing mengambil kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan. Bagaimana caranya supaya kita tidak hanya sekedar bertahan, tapi bisa ekspansif meningkatkan pertumbuhan ekonomi?” tantangnya.(*)

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG RAIH JUARA DUTA GENRE PROVINSI LAMPUNG 2026.
Presiden Prabowo: Peran BRICS Perkuat Suara Global South Bentuk Masa Depan Dunia
Hadir di Layar, Absen di Kursi: Polemik Zoom di Paripurna DPRD Lampung.
Diduga Edarkan Sabu, Seorang Pria Asal Km 5 Blambangan Umpu Diamankan Polres Way Kanan
Antara Penyitaan atau Perampasan Aset, RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat
Pemkab Tubaba Evaluasi dan Siapkan Perpanjangan Kontrak 2.196 PPPK Paruh Waktu
Pemerintah Perpanjang Penutupan Tujuh Bandara Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau, Siapkan Bandara Alternatif
Pemerintah Perpanjang Penutupan Tujuh Bandara Terdampak Abu Vulkanik Anak Krakatau, Siapkan Bandara Alternatif

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 01:12 WIB

Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima di PN Kota Agung, Anipudin dan Sriati Sampaikan Terima Kasih kepada LBH Ansor Pringsewu dan Tim Kuasa Hukum.

Selasa, 15 September 2026 - 05:31 WIB

MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG RAIH JUARA DUTA GENRE PROVINSI LAMPUNG 2026.

Senin, 14 September 2026 - 12:15 WIB

Pria di Pringsewu Diduga Gelapkan Rp350 Juta Modus Join Modal Proyek Irigasi, Ditangkap Polisi Saat Kabur ke Bogor

Senin, 14 September 2026 - 12:08 WIB

Wabup Azwar Hadi Buka Seleksi MTQ ke-53, Siapkan Generasi Qur’ani Terbaik Lampung Timur

Senin, 14 September 2026 - 11:26 WIB

Presiden Prabowo: Peran BRICS Perkuat Suara Global South Bentuk Masa Depan Dunia

Rabu, 9 September 2026 - 11:59 WIB

Diduga Edarkan Sabu, Seorang Pria Asal Km 5 Blambangan Umpu Diamankan Polres Way Kanan

Rabu, 9 September 2026 - 11:48 WIB

Penyaluran Bantuan Beras Tahun 2026 Kepada Masyarakat Kota Bandar Lampung

Rabu, 9 September 2026 - 11:14 WIB

Antara Penyitaan atau Perampasan Aset, RUU Harus Jamin Perlindungan Hak Masyarakat

Berita Terbaru