Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Dalam rapat tersebut, Abdul Wachid menyampaikan apresiasi terhadap capaian tahun 2024 serta mendesak kedua lembaga untuk mencapai target pada tahun 2025.
“Kami mengapresiasi capaian kinerja tahun 2024. Namun, kami juga menekankan agar BAZNAS dapat mencapai target pengumpulan ZIS DSKL Nasional tahun 2025 sebesar Rp50,1 triliun. Selain itu, BAZNAS harus memastikan pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk penguatan layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan program tanggap bencana,” ujar Abdul Wachid.
Komisi VIII juga mendorong BWI untuk meningkatkan potensi ekosistem wakaf uang hingga Rp180 triliun serta mengoptimalkan kontribusi wakaf tanah di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. “Program prioritas seperti Gerakan Indonesia Berwakaf (GIB) harus terus diperkuat, termasuk wakaf dana abadi masjid dan pendidikan pesantren,” tambahnya.
Lebih lanjut, Komisi VIII berkomitmen mendukung kebijakan yang memperkuat kelembagaan BAZNAS dan BWI, termasuk percepatan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. “Kami juga mendukung kebijakan pengelolaan daging hewan kurban dan dam bagi jemaah haji untuk disalurkan di dalam negeri,” kata Abdul Wachid.
Di akhir rapat, Komisi VIII DPR RI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan wakaf. “Masyarakat perlu diyakinkan bahwa dana yang mereka titipkan benar-benar dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang berbasis digital serta audit independen harus terus diperkuat,” pungkasnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh Ketua BAZNAS, Noor Achmad, serta Ketua BWI, Kamaruddin Amin, yang menyampaikan paparan terkait pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
