Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, kembali menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Community of Practices (CoP) Artificial Intelligence Kementerian Keuangan pada Jumat (20/12). Pertemuan tersebut membahas lebih lanjut pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan keuangan negara.
Dalam pertemuan tersebut, Wamenkeu Anggito menyoroti potensi besar AI dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Dengan AI, kita dapat mendeteksi anomali dalam laporan keuangan hingga menganalisis data keuangan untuk menghitung korelasi antara jumlah alokasi anggaran dengan outcome yang dicapai,” ungkapnya.
AI dinilai mampu memberikan rekomendasi bentuk intervensi yang perlu dilakukan pemerintah guna merespons berbagai permasalahan keuangan. Selain itu, pemanfaatan AI diharapkan mampu mendorong perencanaan strategis yang efektif dalam mengoptimalkan pendapatan negara dan efisiensi belanja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wamenkeu Anggito berharap anggota CoP AI Kementerian Keuangan dapat berkolaborasi menghasilkan inisiatif-inisiatif visioner seputar pemanfaatan AI dalam pengelolaan keuangan negara. “Harapannya, CoP AI Kementerian Keuangan dapat melahirkan langkah-langkah visioner yang mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih baik ke depannya,” tambahnya.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Keuangan untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan memperkuat tata kelola keuangan negara. AI dapat menjadi solusi efektif untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan negara, mulai dari pengawasan hingga perencanaan yang lebih akurat dan terukur. Wamenkeu Anggito juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong penggunaan AI sebagai bagian dari reformasi digital yang berkelanjutan.
Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Keuangan untuk terus berinovasi dalam mengelola keuangan negara demi mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
Sumber : Kemenkeu
