Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya stabilitas nasional sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri forum panel dalam Rapat Pimpinan (Rapim) POLRI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, pada Rabu (11/02), di Jakarta.
Menkeu menjelaskan bahwa untuk mencapai stabilitas nasional yang dinamis diperlukan dukungan dari berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, disertai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepastian hukum yang tegas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama bisa menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi domestik, kita tidak perlu takut negara akan morat marit. Jadi fokus kita menjaga itu dengan bantuan Polri, Mendagri, dan lainnya untuk memastikan mesin pertumbuhan dalam negeri berjalan dengan baik.,” ungkap Menkeu.
Saat ini, Pemerintah telah menciptakan inisiatif kanal debottlenecking untuk mendorong kemudahan iklim berinvestasi di Indonesia. Menkeu Purbaya juga mengajak institusi POLRI untuk turut bergabung agar dapat berkontribusi mengatasi segala hambatan dalam sektor bisnis di Indonesia, serta membangun kepercayaan pelaku usaha dan investor saat ini.
“Mungkin ke depan saya minta Pak Kapori atau Wakilnya di sini, supaya kita bisa memfollow up hal-hal yang terjadi,” ujarnya.
Terkait anggaran, Menkeu menyebutkan dukungan pemerintah terhadap Polri terus meningkat. Dalam periode 2021–2026, anggaran belanja Polri tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun. Kenaikan tersebut dialokasikan untuk memperkuat kapasitas operasional, mendukung pengamanan serta modernisasi peralatan. Dengan kapasitas yang semakin baik, Polri diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Jadi tolong uang yang dianggarkan dipakai betul-betul setiap rupiahnya agar bermanfaat bagi ekonomi kita, memperkuat ketertiban dan memberikan keamanan yang maksimal,” pungkas Menkeu.(*)
Sumber : Kemenkeu RI
