PRINGSEWU MEMANGGIL! Ketua & pengurus DPC GRIB JAYA Pringsewu SIAP TURUNKAN RIBUAN MASSA — DESAK AUDIT SETWAN, SOROT APH & DPRD DIDUGA BUNGKAM

PRINGSEWU MEMANGGIL! Ketua & pengurus DPC GRIB JAYA Pringsewu SIAP TURUNKAN RIBUAN MASSA — DESAK AUDIT SETWAN, SOROT APH & DPRD DIDUGA BUNGKAM

Globalpewartasakti.com | PRINGSEWU(GPS)
Gelombang tekanan publik terhadap dugaan pemborosan anggaran di Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2025 kian memanas. Setelah sebelumnya mencuat sejumlah pos belanja fantastis yang menuai sorotan, kini DPC GRIB Jaya Pringsewu secara resmi menyerukan aksi unjuk rasa besar-besaran.

Dengan mengusung tema “Pringsewu Memanggil! Suara Rakyat Pringsewu”, organisasi kemasyarakatan tersebut menyatakan akan menurunkan ribuan massa sebagai bentuk perlawanan moral terhadap dugaan pengelolaan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Aksi ini merupakan tindak lanjut dari temuan dan sorotan publik terhadap sejumlah pos belanja di Setwan Pringsewu yang dinilai tidak wajar, seperti belanja konsumsi, kalender, hingga sewa fasilitas dengan nilai ratusan juta rupiah.

GRIB Jaya menilai, hingga saat ini belum ada penjelasan terbuka yang memadai dari pihak terkait. Bahkan, muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa:
APH diduga bungkam
DPRD Kabupaten Pringsewu juga diduga belum memberikan klarifikasi terbuka

Aksi ini akan digerakkan oleh:
DPC GRIB Jaya Kabupaten Pringsewu
Elemen masyarakat sipil
Simpatisan dan jaringan GRIB Jaya

Gerakan ini juga disebut merupakan bagian dari instruksi moral organisasi, sejalan dengan arahan Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, yang menegaskan pentingnya peran ormas sebagai kontrol sosial.

Rencana aksi akan digelar dalam waktu dekat (menyusul konsolidasi internal), dengan titik pusat aksi di:
Kantor DPRD Kabupaten Pringsewu
Kantor terkait yang dianggap memiliki kewenangan pengawasan

GRIB Jaya menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk penghakiman, melainkan:
✔️ Bentuk kontrol sosial
✔️ Upaya menyuarakan kepentingan rakyat
✔️ Dorongan terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran
Dalam pernyataan resminya, GRIB Jaya menilai kondisi ini sangat kontras dengan realitas masyarakat.

“Di tengah sulitnya ekonomi rakyat, justru muncul anggaran fantastis yang melukai rasa keadilan. Jargon efisiensi seolah hanya menjadi omong kosong,” tegas pernyataan internal organisasi.

Aksi akan dilakukan secara terbuka , damai dan terorganisir, dengan agenda utama:
Orasi publik
Penyampaian tuntutan resmi
Desakan audit transparan
Pengawalan isu hingga ke tingkat provinsi

GRIB Jaya memastikan aksi dilakukan secara tertib dan dalam koridor hukum.

Dalam tuntutannya, GRIB Jaya mendesak:
Audit terbuka dan transparan terhadap seluruh pos anggaran Setwan
Pengujian kewajaran nilai belanja
Penelusuran dugaan pemborosan atau potensi kerugian negara
Penegakan hukum tanpa tebang pilih

Mereka juga menegaskan, apabila dalam proses audit ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka harus dijawab secara tegas:

“Jika terbukti bersalah, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan menjadi tersangka? Tegakkan hukum seadil-adilnya!, Sesuai prinsip Fiat justitia ruat caelum, Keadilan harus ditegakkan, walaupun langit akan runtuh!”

GRIB Jaya menegaskan posisinya sebagai organisasi yang:
Berasal dari rakyat
Bergerak untuk rakyat
Menyuarakan kepentingan masyarakat

Dengan prinsip bahwa:
“Uang rakyat harus dikelola secara efektif, efisien, dan transparan.”

Mereka juga menegaskan komitmennya sebagai ormas bermartabat yang berdiri di garis depan dalam mengawal kepentingan publik.

Aksi ini juga akan membawa semangat perjuangan yang digaungkan secara terbuka:

“Berani karena benar!”
“Kalau takut jangan ikut!”
“Kalau ikut jangan takut!”
“GRIB Jaya! Jaya! Jaya!”

Aksi ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mendorong:

Transparansi pengelolaan APBD
Penguatan fungsi pengawasan publik
Penegakan supremasi hukum di Kabupaten Pringsewu

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Sekretariat DPRD maupun lembaga terkait atas rencana aksi tersebut.

Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi yang disajikan merupakan bagian dari kontrol sosial dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Upaya konfirmasi akan terus dilakukan guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik.(Tim)