Globalpewartasakti.com | Pesawaran (GPS) – Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-10 secara berturut-turut yang berhasil diraih Kabupaten Pesawaran sejak tahun 2016.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Aula Krakatau Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut turut dihadiri para kepala daerah se-Provinsi Lampung. Turut hadir juga mendampingi Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Ahmad Rico Julian, Sekretaris Daerah Wildan, Inspektur Singgih Febriantoro, serta Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Iswanto.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat tertinggi dalam hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa laporan keuangan daerah disajikan secara wajar dan akurat.
Bupati Pesawaran Nanda Indira menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut merupakan hasil dari kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan,” ujar Bupati Nanda.
Bupati menyampaikan, capaian tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kualitas laporan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama DPRD dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan bertanggung jawab.
Opini WTP dari BPK sekaligus menunjukkan bahwa penyusunan maupun pelaksanaan anggaran daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip akuntabilitas yang tinggi.
Pemerintah Kabupaten Pesawaran berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan. WTP bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan dipertahankan,” tambahnya.(*)
