Cucun Ahmad Syamsurijal: Kemenkeu dan BI Segera Konsolidasi Hadapi Pelemahan Rupiah

- Editorial Team

Kamis, 4 Juni 2026 - 11:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) –  Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI), segera memperkuat koordinasi dalam menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan pasar keuangan.

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan untuk segera melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia,” ujar Cucun saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

 

 

 

Ia menjelaskan, pemerintah dan BI memiliki pengalaman panjang dalam mengelola gejolak nilai tukar melalui berbagai instrumen kebijakan. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif perlu segera dilakukan agar pelemahan rupiah tidak berlanjut dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian.

Baca juga:  Wamenkeu Suahasil: Kelola SDA dan Ciptakan Iklim Investasi Kondusif untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

 

 

 

Perlu diketahui, Bank Indonesia selama ini memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, termasuk melalui operasi moneter dan intervensi pasar. Namun demikian, langkah tersebut harus didukung oleh koordinasi yang kuat dengan kebijakan fiskal pemerintah.

 

 

 

“Kita sudah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi rupiah. Yang penting sekarang konsolidasi fiskal dan moneter itu segera dilakukan,” katanya.

 

 

 

Legislator Fraksi PKB itu menilai momentum pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga dapat menjadi modal penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk menghadapi dinamika ekonomi global. Regulasi tersebut, menurutnya, memberikan ruang bagi berbagai instrumen dan skema baru dalam menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Baca juga:  Pariwisata Butuh Dukungan Lintas Sektor, Rycko Menoza Dorong Sinergi Kementerian untuk Lampung

 

 

 

“Undang-Undang P2SK sudah diputus. Itu bisa menjadi dasar untuk melakukan berbagai skema dan kreasi dalam menahan laju pergerakan nilai tukar ini,” ujarnya.

 

 

 

Lebih lanjut, Cucun menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan pasar bergerak tanpa arah yang jelas. Kejelasan kebijakan dan koordinasi yang solid antara otoritas fiskal dan moneter menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor.

 

 

 

Selain itu, apabila kondisi mengharuskan, jelasnya, BI dapat memanfaatkan cadangan devisa yang dimiliki untuk melakukan intervensi sesuai kewenangannya. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, ia optimistis stabilitas rupiah dapat kembali terjaga.

Baca juga:  Kementerian Transmigrasi Harus Dukung Kawasan dengan Teknologi dan Akses Ekonomi

 

 

 

“Kalau konsolidasi sudah dilakukan, biasanya BI yang melakukan intervensi. Kalau cadangan devisanya masih kuat, tentu itu bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas,” paparnya.

 

 

 

Menutup pernyataannya, ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong percepatan koordinasi lintas lembaga agar respons pemerintah terhadap tekanan ekonomi dapat berjalan lebih efektif. “Sekarang yang harus dilakukan segera adalah konsolidasi. Mau siapa yang memulai, Menteri Keuangan atau Bank Indonesia, yang penting langkah itu segera dilakukan untuk menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah,” tegas Cucun.(*)

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

Presiden Prabowo Percepat Digitalisasi Pendidikan, Indonesia Raih Pengakuan Tertinggi PBB
Modus COD Motor Kembali Makan Korban, Polisi Ringkus Dua Pelaku Curas
Presiden Prabowo Tegaskan Pembenahan Kebocoran Ekonomi untuk Selamatkan Kekayaan Negara dan Perkuat Kesejahteraan Rakyat
Dr. Suriyanto Tantang Audit Nasional KDMP: Benarkah Anggaran Rp1,6 Miliar, Kontraktor Hanya Terima Rp800 Juta?
Presiden Prabowo Tegaskan Hasil Nyata Potensi Indonesia, dari B50 hingga Industri Nasional
Sambut HUT ke-9, Urban Style Hotel Lampung Gelar Bakti Sosial: Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, dan Pembagian Sembako.
Presiden Prabowo: LNG Abadi Masela Jadi Tonggak Kemandirian Energi dan Mesin Baru Kemakmuran Rakyat
Presiden Prabowo Terima Laporan Realisasi Investasi Semester I 2026 Capai Rp1.010,6 Triliun, Serap Hampir 1,45 Juta Tenaga Kerja

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jumat, 17 Juli 2026 - 11:39 WIB

Wali Kota Bandar Lampung Tinjau Kesiapan Pembukaan Bandar Lampung Expo 2026

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:19 WIB

Peninjauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung

Senin, 13 Juli 2026 - 12:23 WIB

Personil Sat Brimob Polda Lampung Raih Prestasi Membanggakan di Kejuaraan Kapolri Cup VII

Sabtu, 11 Juli 2026 - 00:30 WIB

Di Balik Umroh Gratis dengan Anggaran Besar, Lingkaran Kekuasaan dan Jejak yang Tak Terbuka.

Rabu, 1 Juli 2026 - 11:21 WIB

Walikota Bandar Lampung Hadiri Rakernas APEKSI XVIII dan Konferensi Pers di Kota Medan

Senin, 15 Juni 2026 - 11:53 WIB

Buron 10 Bulan, Residivis Curanmor Dibekuk Usai Bobol Rumah Sales Rokok di Bandar Lampung

Kamis, 11 Juni 2026 - 11:10 WIB

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Sambut Kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:48 WIB

Manager Heaven Bantah Tuduhan Penganiayaan, Sebut Pelapor Benturkan Kepala Sendiri di Polsek

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Modus COD Motor Kembali Makan Korban, Polisi Ringkus Dua Pelaku Curas

Senin, 20 Jul 2026 - 12:40 WIB