Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berperan aktif dalam mendukung transisi energi Indonesia melalui kebijakan fiskal yang mendukung sektor energi, insentif pajak, serta pembiayaan hijau. Dalam acara Energy Transition Summit Asia yang digelar pada Rabu (25/6) di Jakarta, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah menerapkan kebijakan yang terintegrasi untuk mendukung transformasi energi Indonesia.
“Kementerian Keuangan telah berada di garis depan transisi energi untuk waktu yang cukup lama dan akan terus memegang peran tersebut dari sisi kebijakan fiskal, baik dari sisi belanja, penerimaan, maupun pembiayaan. Semua kebijakan kami diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Wamenkeu Thomas.
Wamenkeu Thomas menambahkan bahwa Kemenkeu telah memberikan berbagai insentif pajak untuk sektor energi dan properti, serta menurunkan bea masuk untuk mesin dan peralatan yang kritikal bagi investasi di sektor ini. Selain itu, Kemenkeu juga melakukan penerbitan sukuk hijau dan obligasi hijau sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek energi terbarukan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Wamenkeu Thomas menegaskan bahwa realokasi anggaran 2025 menjadi strategi yang diterapkan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk tujuan yang lebih produktif, khususnya yang berhubungan dengan transisi energi. “Yang dilakukan adalah realokasi ke penggunaan yang lebih produktif. Kami tidak memotong anggaran, tapi merelokasinya ke penggunaan yang lebih produktif,” jelasnya.
Wamenkeu Thomas menegaskan bahwa Kemenkeu terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi Indonesia, dengan mengutamakan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga untuk mencapai target energi bersih dan berkelanjutan. Upaya ini juga merupakan bagian dari visi besar Presiden Indonesia yang tertuang dalam Asta Cita, yang menempatkan transisi energi sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.(*)
Sumber : Kemenkeu
