Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Senin (11/8/2025), untuk meninjau infrastruktur energi sekaligus mendukung upaya percepatan transisi energi di daerah. Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah komitmen Bali menuju bebas emisi pada 2045, mendahului target nasional 2060.
Anggota Komisi XII DPR RI, Junaidi Auly, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah menetapkan target ambisius tersebut. “Kami mengapresiasi pemerintah provinsi Bali yang sudah mengeluarkan dokumen Bali untuk bebas emisi di 2045. Itu mendahului target nasional 2060. Dari segi visi, Bali sudah menunjukkan kesiapan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Junaidi, visi tersebut menjadi momentum penting bagi PLN dan Indonesia Power untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. “Dengan program-program yang ada, koordinasi PLN dengan pemerintah provinsi Bali akan lebih lancar. Penyaluran CSR yang baik juga bisa meredam gesekan sosial di masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas terpasang listrik di Bali saat ini sekitar 1.261 MW, dengan beban puncak 950–1.000 MW. Junaidi menyoroti potensi besar pengembangan energi di Bali. “Ada potensi sekitar 1,5 sampai 2,5 gigawatt, atau 15 kali dari yang sudah ada sekarang. Kalau ini dikembangkan, kebutuhan energi industri, pariwisata, dan rumah tangga akan terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pencapaian target energi bersih memerlukan pendekatan yang menyeluruh. “Pendekatan kepada pemerintah provinsi, masyarakat, dan seluruh pihak terkait harus terlaksana dengan baik. Itu poin pentingnya,” tegas Junaidi.
Sejalan dengan visi bebas emisi, Bali telah mengembangkan berbagai proyek energi terbarukan seperti PLTS Bali Timur, program Desa Mandiri Energi, dan infrastruktur Liquefied Natural Gas (LNG) skala kecil di Pelabuhan Benoa. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbahan bakar fosil, sekaligus memperkuat ketahanan energi daerah.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
