Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) Yohan, menghadiri dan memberikan materi pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan Olahraga se-Kalimantan Barat Tahun 2025–2027 di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Prov Kalimantan Barat, Selasa (10/2).
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tersebut diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program kepemudaan antara pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam paparannya, Deputi Yohan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dan program kepemudaan berbasis data, khususnya melalui pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai instrumen utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan kepemudaan di daerah. Deputi menyampaikan bahwa pembangunan pemuda tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
“Pembangunan pemuda harus dirancang secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, dengan menjadikan IPP sebagai rujukan bersama. Dengan demikian, intervensi program yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan pemuda di wilayah masing-masing,” ujar Deputi Yohan.
Lebih lanjut disampaikan, arah kebijakan pelayanan kepemudaan tahun 2026 difokuskan pada penguatan kualitas pemuda secara holistik, mencakup aspek pendidikan, kesehatan fisik dan mental, partisipasi dalam ketenagakerjaan, serta pencegahan perilaku berisiko. Deputi juga menyoroti tantangan aktual pemuda, seperti tingginya angka NEET, persoalan kesehatan mental, penyalahgunaan NAPZA, hingga dampak negatif transformasi digital yang memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan kolaboratif.
Dalam konteks perencanaan daerah, Deputi menekankan urgensi penyusunan dan penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN), RPJMN 2025–2029, serta arah pembangunan jangka panjang nasional. Pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan pemetaan potensi dan isu kepemudaan secara komprehensif, melibatkan pemuda sebagai subjek pembangunan, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang dialog antara Kemenpora dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekosistem kepemudaan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui forum ini, diharapkan terwujud keselarasan program pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pemuda Kalimantan Barat sebagai bagian dari pembangunan nasional.(*)
Sumber : Kemenpora RI
