Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mendorong penambahan anggaran bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Menurutnya, TVRI saat ini menghadapi ketimpangan besar antara kebutuhan dan alokasi anggaran yang diterima.
Pernyataan tersebut disampaikan Erna saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Direktur Utama LKPP TVRI, LKPP RRI, dan LKBN Antara, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya yang paling keras prihatin terhadap kondisi TVRI. Tahun 2025 lalu, dari pagu indikatif yang hanya 30 persen, anggarannya terus dipotong dari Rp 455,7 miliar menjadi Rp 312,2 miliar. Ini lembaga penyiaran publik, tapi dipotong berkali-kali,” ungkap Erna.
Ia menyoroti bahwa sebagian besar anggaran TVRI habis hanya untuk belanja pegawai dan keperluan administratif kelembagaan, sehingga tidak cukup mendorong peningkatan kualitas konten dan pelayanan publik.
“Belanja pegawai Rp 189 miliar, operasional Rp 185 miliar. Tapi kebutuhan seperti infrastruktur, sewa transponder, keamanan siber, dan konten siaran kenegaraan tidak bisa terpenuhi. Ini membuat TVRI tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal,” tambah politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
Lebih lanjut, Erna menegaskan bahwa TVRI memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat di pedesaan yang selama ini mengandalkan siaran publik sebagai sumber informasi utama. Ia mengkritisi kurangnya dukungan pemerintah terhadap TVRI di tengah semangat mewujudkan kedaulatan media dan transformasi digital nasional.
“Pemerintah terus menggaungkan digitalisasi dan kedaulatan media, tapi mana dukungannya untuk TVRI? Jangan lupakan masyarakat di desa yang nonton TVRI, bukan Netflix,” ujar Erna.
Erna juga mengungkapkan kondisi siaran TVRI di daerah yang memprihatinkan. Ia menyebut banyak program hanya siaran ulang karena keterbatasan anggaran, kecuali untuk berita yang tidak diperbolehkan tayang ulang.
“Kalau kenaikan anggaran TVRI 2026 sebesar Rp 1,18 triliun, itu pun baru untuk operasional dasar. Belum bisa memberikan pelayanan publik secara maksimal. Saya setuju ini bahkan kalau perlu lebih,” tegasnya.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
