Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Komisi VI DPR RI menyoroti berbagai permasalahan strategis yang dihadapi Perum Perhutani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025). Memimpin agenda, Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Suryo Sulisto menyampaikan sejumlah catatan penting terkait konflik lahan, kerusakan lingkungan, hingga tantangan inovasi dan penguatan SDM.
Dirinya mengungkapkan, banyak lahan yang dikelola Perhutani masih mengalami tumpang tindih dengan pemukiman warga. Selain itu, ia juga menyoroti maraknya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan kerusakan lingkungan yang dinilai belum tertangani secara optimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Permasalahan konflik lahan dan illegal logging harus diselesaikan secara nyata. Kami ingin mendengar solusi konkret dari jajaran direksi Perhutani,” tutur Adisatrya.
Selain aspek lingkungan, ia juga mengkritisi kinerja keuangan Perhutani yang stagnan. Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya, pendapatan perusahaan sejak konsolidasi tahun 2014 belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“Kalau kita lihat dengan penerimaan (revenue) tahun 2014, masih mirip. Artinya, mencari usaha baru di sektor kehutanan tidak mudah. Ini tantangan tersendiri karena salah satu tujuan utama Perhutani adalah konservasi,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Tidak hanya itu saja, Adisatrya turut menyoroti pengembangan ekowisata yang dikelola Perhutani di 116 lokasi. Menurutnya, beberapa titik lokasi tersebut belum memberikan besaran kontribusi yang siginifikan terhadap pendapatan perusahaan namun, pada saat yanag sama, berpotensi menciptakan “over tourism” yang bisa merusak tujuan konservasi hutan.
“Kita harus menghindari over tourism. Jangan sampai tujuan konservasi hilang karena wisata yang tidak terkendali,” tegasnya.
Di bidang teknologi, dirinya mendorong Perhutani untuk memanfaatkan sistem pemantauan berbasis satelit guna mencegah pengurangan kawasan hutan secara ilegal. Ia mencontohkan penerapan teknologi serupa di Tiongkok yang sudah mampu mengukur pertumbuhan tanaman secara berkala.
Selain itu, pada kesempatan yang sama, Adisatrya menilai SDM Perhutani masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemahaman terhadap teknologi digital, inovasi bisnis berbasis lingkungan, serta konsep keberlanjutan (sustainability).
“Gap kompetensi antara generasi manajemen lama dengan kebutuhan industri modern harus diatasi. SDM harus terus diperkuat melalui pelatihan,” ujarnya.
Komisi VI, sebutnya, juga menyoroti perlunya diversifikasi usaha Perhutani ke sektor non-kayu seperti jasa lingkungan, perdagangan karbon, dan agroforestri. Oleh karena itu, ia menegaskan, Perhutani harus lebih adaptif terhadap dinamika regulasi dan fleksibel dalam menjawab tantangan bisnis kehutanan saat ini.
“Kami berharap Perhutani menunjukkan komitmen nyata terhadap profesionalisme, efisiensi operasional, inovasi bisnis, dan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan,” tutupnya.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
