Banjir: Tak Elok Saling Menyalahkan Masyarakat Maupun Pemimpin

Banjir: Tak Elok Saling Menyalahkan Masyarakat Maupun Pemimpin

Oleh: Pinnur Selalau.
(Pemred RadarCyberNusantara.Id)

Dipenghujung Tahun 2024 dan diawal Tahun 2025, Lagi-lagi masyarakat kota Bandar Ngapung diuji dengan musibah. Musibah Banjir menjadi ujian masyarakat kota ini, akibat intensitas hujan yang cukup tinggi.

Bencana alam ini tentu mendatangkan kerugian secara materi. Kerugian yang menimpa masyarakat akibat kerusakan rumah, mobil, ataupun barang-barang berharga lainnya, tentu cukup besar, bahkan adanya korban jiwa, belum kerugian akibat lumpuhnya ekonomi yang disebabkan oleh banjir.

Dalam bencana ini, tak patut masyarakat maupun pemimpin saling menyalahkan, seperti aksi-aksi pro dan kontra yang dilakukan dan ramai diberitakan baik di laman medsos maupun media massa akhir-akhir ini. Tapi bencana ini harusnya menjadi ajang Instropeksi diri, karena tidak serta merta banjir terjadi jika bukan kesalahan dari manusia sendiri.

Banyak hal yang menjadi penyebab banjir di kota Bandar Ngapung ini, dan itu harusnya menjadi PR Pemerintah dan masyarakat, agar bencana ini tidak terus terulang disetiap menghadapi musim penghujan.

Masalah pertama penyebab terjadinya banjir terutama di daerah-daerah perkotaan, penyebab banjir bisa disebabkan oleh pembangunan yang jor-joran tanpa memperhatikan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Karena itu sebelum melakukan pembangunan perlu dilakukan pengkajian. Guna bangunan yang akan dibuat dan analisis secara kritis serta mendalam terhadap efek yang timbul pada lingkungan hidup. Ketika pembangunan mengabaikan AMDAL, maka dampak yang dirasakan bukan oleh satu orang saja, tapi semua orang bisa merasakannya.

Masalah kedua adalah kawasan perairan yang beralih fungsi, menjadi pemukiman, perindustrian, pertokoan dan lain-lain. Dan hal ini terjadi dibeberapa daerah perkotaan. Contohnya reklamasi kawasan pantai, hal ini menyebabkan dampak yang sangat besar, yaitu dampak ekonomi dan dampak lingkungan. Dampak ekonomi bisa dirasakan dengan kerugian masyarakat didaerah pantai yang kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan akibat Reklamasi pantai. Dampak lingkungan dengan berubahnya arus laut, kenaikan muka air sungai yang menjadi terhambat untuk masuk ke laut, sehingga menyebabkan banjir semakin parah. Belum dampak-dampak lainnya seperti sosial dan budaya.

Dan hal ini bisa juga terjadi karena beralihnya fungsi lahan pertanian/Hutan menjadi kawasan industri , pemukiman dan pertokoan, seperti yang terjadi dibeberapa wilayah dikota Bandar Ngapung ini.

Dampak pembangunan sistem Kapitalis yang lebih mengejar Profit Oriented semata, tidak diperhatikan bencana yang akan dihadapi masyarakat dikemudian hari. Maka adalah wajar ketika hujan datang dengan intensitas tinggi, air tidak bisa lari ketempat semestinya air mengalir, tapi diam menciptakan genangan yang besar akhirnya menenggelamkan wilayah sekitar.

Masalah yang ketiga adalah kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Membuang sampah sembarangan, bahkan mereka membuang sampah ke sungai, sehingga menghambat aliran sungai. Dan tentunya ini merugikan mereka sendiri, ketika banjir datang. Dan membuat area pemukiman yang sangat dekat dengan bantaran kali/sungai. Sehingga ketika banjir datang, maka daerah tersebutlah yang pertama diterjang banjir.

Dan semua itu tentu berawal dari lemahnya peran pemerintah dalam tata kelola lingkungan, serta kurangnya edukasi terhadap masyarakat terkait upaya melestarikan lingkungan. Ditambah lemahnya sangsi bagi orang-orang yang melakukan pengrusakan, serta pemerintah membuka kran yang cukup lebar bagi investor namun lemah dalam pemberian aturan dan sangsi. Para pemilik modal diberikan kemudahan dalam izin pembangunan di daerah ini, tapi mereka abai akan kelestarian lingkungan.

Mengatasi banjir ini harus ada usaha bersama antara masyarakat, pemerintah kota, dan juga pemerintah provinsi, dan yang terbaik adalah dengan mencampakkan sistem kapitalis yang mengejar keuntungan semata, tanpa menonjolkan unsur pelestarian didalamnya, maka kerusakan yang terjadi dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.(Team GPS)