Komisi VII Soroti Percepatan dan Dampak Sosial Pembangunan KEK Batang

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, memberikan apresiasi terhadap percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam pernyataannya usai kunjungan, Erna menilai percepatan tersebut sangat luar biasa berkat dukungan kuat dari pemerintah, baik dari sisi regulasi maupun investasi.

“Saya melihat perkembangan kawasan ekonomi khusus Batang ini sungguh percepatannya luar biasa. Karena dukungan pemerintah cukup luar biasa, baik juga dari sisi aturan maupun juga investasinya ke sini,” ujar Erna usai kunjungan pada Parlementaria, Jumat (11/7/2025).

Erna menyampaikan bahwa salah satu tujuan strategis pemerintah dalam mengembangkan KEK Batang adalah untuk menciptakan pemerataan pembangunan industri di Pulau Jawa. KEK Batang diharapkan menjadi solusi atas kepadatan kawasan industri di wilayah barat Jawa, dengan mendorong pergeseran pertumbuhan ke pesisir utara Jawa Tengah.

“Tentu harapan pemerintah juga dengan adanya kawasan ekonomi khusus Batang ini, tujuannya adalah bagaimana kemudian meredistribusi dari kawasan yang padat ke kawasan yang masih memiliki potensi besar, supaya ada pemerataan pembangunan, khususnya di bidang industri,” jelasnya.

Namun demikian, Erna menegaskan bahwa aspek sosial dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal harus menjadi perhatian serius. Ia menyoroti potensi dampak sosial yang muncul dari transformasi lahan karet seluas 4.300 hektare menjadi kawasan industri, termasuk perubahan mata pencaharian masyarakat setempat.

“Ini menjadi concern kita semua. Jangan sampai ketika ada kawasan ekonomi khusus yang berdiri, tidak memberikan multiplier effect positif bagi masyarakat. Khususnya mereka yang sebelumnya bertani dan kini kehilangan mata pencaharian,” tegas Erna.

Ia juga mengingatkan agar KEK Batang tidak menjadi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan, menurutnya, harus terus memantau agar keseimbangan antara pembangunan industri dan kesejahteraan warga lokal tetap terjaga.

“Kita concern dan itu yang selalu kita tekankan. Beberapa anggota tadi juga memberikan masukan, pemerintah daerah juga menyampaikan hal yang sama. Karena kita melihat jumlah masyarakat yang sudah terakomodasi masih belum imbang dengan yang terdampak,” pungkas Erna.(*)

Sumber : PARLEMENTARIA