Globalpewartasakti.com | Lampung Barat (GPS) – Wajah yang tidak biasa berlangsung di Aula Kagungan Setdakab, Selasa 11 November 2025. Pasalnya, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus mengumpulkan seluruh Peratin (Kepala Desa) dan Camat. Bukan untuk mebahas cairnya Anggaran Dana Desa (ADD) maupun kenaikan honor bagi orang nomor satu di tingkat Pekon tersebut, namun untuk membahas optimalisasi pemanfaatan dana desa guna penguatan infrastruktur dan dukungan program nasional ditengah gempuran episiensi anggaran.
Diskusi berlangsung cukup lama dan serius serta teliti. Hal ini mengingat pertemuan tersebut merupakan masa depan Kabupaten Lampung Barat untuk ke depan. Tidak hanya seluruh peratin se-Kabupaten mengikuti dan mendengarkan arahan Bupati Lampung Barat, bahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman, Asisten I Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pirwa dan Sejumlah Kepala Perangkat Daerah turut hadir dalam membahas masa depan Kabupaten yang dinobatkan daerah paling aman di Provinsi Lampung.
Pria yang akrab disapa Pak Cik ini, menuturkan ADD merupakan bentuk nyata komitmen negara memperkuat pekon sebagai fondasi pembangunan nasional, olehnya, harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, transformasi digital, serta pembangunan berbasis padat karya, yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan pekon mandiri dan menciptakan pemerataan pembangunan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan akibat pengurangan transfer pusat sebesar Rp162 miliar dan peningkatan beban belanja, termasuk TPP dan Tenaga PPPK Paruh Waktu. Karena itu, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pekon agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Ia menekankan arah kebijakan dan fokus pemanfaatan Dana Desa diantaranya, peningkatan infrastruktur desa, sinergi dengan program prioritas Nasional, penanggulangan bencana, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.
Diakhir arahannya, Bupati dua periode ini meminta agara seluruh Peratin se-Kabupaten Lampung Barat dan Camat supaya tingkatkan koordinasi dan sinkronisasi program pekon dengan perangkat daerah agar sejalan dengan RKPD dan RPJMD Kabupaten, harus memahami prioritas pembangunan pekon dan berhati-hati dalam pengelolaan APBPekon untuk menghindari masalah hukum, Camat dan peratin aktif dalam kegiatan gotong royong, terutama terkait infrastruktur dan bencana.
Serta, optimalkan potensi penerimaan daerah dari pekon untuk memperkuat fiskal kabupaten, bangun komunikasi yang baik dan transparan dengan media serta masyarakat, untuk menjaga kondusivitas, camat dan peratin harus tanggap dalam menangkal hoaks dan isu negatif yang dapat mengganggu stabilitas sosial, segera laporkan kendala di lapangan dan ambil langkah strategis untuk penyelesaiannya.
Beliau berharap seluruh arahan ini ditindaklanjuti dengan tanggung jawab dan komitmen tinggi, “Mari kita wujudkan pekon yang mandiri, sejahtera, dan berdaya, demi terbangunnya masyarakat Lampung Barat yang beradab, berkarakter, bermartabat, dan berkompeten,” tutup Parosil Mabsus.(*)
