Globalpewartasakti.com | Tulang Bawang Barat (GPS) – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat bersama Inspektorat Provinsi Lampung menggelar kegiatan entry briefing pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlangsung di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Mirza Irawan Dwi Atmaja, dan dipimpin oleh Irbanwil I sekaligus Koordinator Pengawas Perwakilan Inspektorat Provinsi Lampung, Syamsulrialsyah, S.Tp., M.T.P.
Dalam sambutannya, Mirza Irawan Dwi Atmaja menegaskan bahwa Pemkab Tulang Bawang Barat berkomitmen terus mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, berbasis budaya, serta ramah lingkungan di tengah keterbatasan anggaran. Ia menyampaikan bahwa pengawasan berkala memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Asisten III juga menekankan bahwa pengawasan internal berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2017dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur sinergi antara APIP provinsi dan kabupaten/kota untuk mencegah tumpang tindih pengawasan. Ia meminta OPD sampel pemeriksaan agar kooperatif, menyiapkan data secara lengkap, serta mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Koordinator Pengawas Inspektorat Provinsi Lampung, Syamsulrialsyah, menjelaskan bahwa pengawasan tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Jakwas, Keputusan Gubernur Lampung, serta Surat Perintah Inspektur Provinsi Lampung.
Pengawasan tahun ini memfokuskan pada empat aspek prioritas, yaitu:
1. Perizinan,
2. Tingkat Pengangguran Terbuka,
3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)—sebagai mandat BPK dan tindak lanjut temuan sebelumnya, serta
4. Stunting.
Adapun OPD yang menjadi objek pemeriksaan meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Bappeda, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Syamsulrialsyah menekankan pentingnya koordinasi dan kelengkapan data agar pengawasan dapat berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja daerah.
Selain pengawasan terhadap OPD, Inspektorat Provinsi Lampung juga menjalankan agenda tambahan berupa pengawasan pada sejumlah desa serta pemantauan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari efisiensi tugas. Ia menegaskan bahwa komposisi tim pengawas tetap dipertahankan demi menjaga kesinambungan kerja di awal masa kepemimpinan.
Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Baik Pemkab Tulang Bawang Barat maupun Inspektorat Provinsi Lampung berharap kolaborasi ini dapat memberikan dorongan positif bagi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.(*)
