Awali 2026, Menkeu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

- Editorial Team

Rabu, 14 Januari 2026 - 10:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Hal itu disampaikan Menkeu saat menghadiri Acara Semangat Awal Tahun 2026 bertema “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas”, yang diselenggarakan di kantor IDN HQ, Selasa (14/01).

Pada sesi tanya jawab, Menkeu memaparkan langkah-langkah awal yang diambil pemerintah sejak akhir 2025 telah berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi, dimana perlambatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik jika tidak segera ditangani.

Baca juga:  Program Makan Bergizi Gratis, Harapan Baru untuk Anak Indonesia

“Kalau kita lihat Agustus-September turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau nggak dibalik, stabilitas sosial, politik akan terganggu. Karena itu, ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga”, ungkap Menkeu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Menkeu juga menyebut bahwa percepatan belanja negara dan perbaikan iklim investasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada awal 2026, salah satunya dengan pembentukan satgas percepatan dan debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi dan mendorong sektor riil.

Baca juga:  Apresiasi ISS 2025, Menpar Bulatkan Tekad Sinergi dengan Kemenpora Jadikan Sport Tourism Kekuatan Global Indonesia

“Jadi kita akan mendorong pertumbuhan riil sector. Stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kita ciptakan. Dan kalau mereka butuh subsidi atau insentif, kita akan pertimbangkan sesuai dengan keadaan. Ke depan, moneter akan jalan, fiskal jalan, dan private sector jalan,” ungkapnya.

Meski begitu, efektivitas kebijakan sempat tertahan akibat kurang sinkronnya respons kebijakan moneter. Namun, Menkeu memastikan bahwa koordinasi dengan Bank Sentral kini sudah diperkuat dan telah mencapai kesepahaman untuk menjaga keseimbangan likuiditas di pasar agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah.

Baca juga:  Pemkab Lampung Barat Ubah Arah Pendidikan, Disiplin, Literasi, dan Inovasi Diperketat

“Kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang sudah dapat titik tengah, gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik agar fiskal moneter lebih sinkron,” tukas Menkeu.

Acara ini menjadi ruang dialog mengenai penguatan arah kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan berbagai langkah perbaikan struktural dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan dunia usaha.(*)

 

 

Sumber : Kemenkeu RI

Berita Terkait

Mendag Kunjungi Ritel Modern Baji Pamai Supermarket Makassar
Searah dengan Langkah Menpora Erick, Waketum 1 PBSI Tegaskan Pelecehan Seksual Merusak Nilai dan Integritas Olahraga
Fikri Faqih Minta Pemerintah Evaluasi Skema Pengabdian Penerima LPDP
Wamenkeu Juda: APBN Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Global
DPR Sebut Pasal 292 UU Kepailitan Tak Bertentangan UUD 1945
Pemerintah Umumkan Pemberian THR dan BHR Idulfitri 2026
PWRI Pesawaran Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana BOS SMP Negeri 18 Pesawaran ke Aparat Penegak Hukum.
Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Menghadapi Idulfitri 1447 H Tahun 2026
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Rabu, 4 Maret 2026 - 12:54 WIB

Mendag Kunjungi Ritel Modern Baji Pamai Supermarket Makassar

Rabu, 4 Maret 2026 - 12:50 WIB

Searah dengan Langkah Menpora Erick, Waketum 1 PBSI Tegaskan Pelecehan Seksual Merusak Nilai dan Integritas Olahraga

Selasa, 3 Maret 2026 - 12:48 WIB

Wamenkeu Juda: APBN Indonesia Tangguh Hadapi Gejolak Global

Selasa, 3 Maret 2026 - 12:41 WIB

DPR Sebut Pasal 292 UU Kepailitan Tak Bertentangan UUD 1945

Selasa, 3 Maret 2026 - 12:36 WIB

Pemerintah Umumkan Pemberian THR dan BHR Idulfitri 2026

Selasa, 3 Maret 2026 - 04:20 WIB

PWRI Pesawaran Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana BOS SMP Negeri 18 Pesawaran ke Aparat Penegak Hukum.

Senin, 2 Maret 2026 - 13:17 WIB

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Menghadapi Idulfitri 1447 H Tahun 2026

Senin, 2 Maret 2026 - 13:10 WIB

Soedeson Tandra: Kasus Kekerasan Anak Tidak Boleh Ada Keadilan Restoratif

Berita Terbaru

Kab Lampung Utara

Lagi, Tim Tekab 308 Presisi Polres Lampung Utara Ungkap Kasus Prostitusi

Rabu, 4 Mar 2026 - 13:11 WIB