Globalpewartasakti.com | Lampung Timur (GPS) – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan komitmen serius dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Kabupaten Lampung Timur masa bakti 2026–2028. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, di Aula Rumah Dinas Bupati, Senin (15/12/2025).
Pembentukan Forum PAKSI ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi sejak dini, sekaligus memperkuat peran edukasi kepada aparatur dan masyarakat. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para asisten, staf ahli, kepala OPD, serta pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Lampung Timur.
Ketua PAKSI Provinsi Lampung, Aris Supriyanto, menyampaikan bahwa Lampung Timur menjadi kabupaten pertama di Provinsi Lampung yang membentuk dan mengukuhkan Forum PAKSI. Hal ini dinilainya sebagai wujud komitmen kuat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
“Lampung Timur menjadi yang pertama di tingkat kabupaten/kota. Ini langkah strategis karena pencegahan harus dilakukan sebelum pelanggaran terjadi, bukan setelahnya,” ujar Aris.
Ia menambahkan, Forum PAKSI diharapkan mampu berperan aktif memberikan penyuluhan, pendampingan, serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menegaskan bahwa Forum PAKSI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, forum ini harus menjadi ruang untuk saling mengingatkan dan mengontrol demi kepentingan publik.
“PAKSI harus menjadi pengingat agar seluruh aparatur tetap berada di jalur yang benar, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ela.
Bupati juga menekankan bahwa profesionalisme aparatur sipil negara menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. Profesionalisme aparatur adalah fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya.
Ke depan, Ela berharap gerakan antikorupsi melalui Forum PAKSI tidak hanya menyasar kalangan ASN, tetapi juga melibatkan masyarakat luas, termasuk pegiat sosial dan elemen lainnya.
“Nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan secara luas agar menjadi budaya bersama di Lampung Timur,” pungkasnya.
Pengukuhan Forum PAKSI Kabupaten Lampung Timur ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik.(*)
