Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Komisi III DPR RI menegaskan evaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak bisa hanya diukur dari capaian penegakan hukum dan statistik keamanan semata. Sebab itu, ujarnya, pembenahan kultur organisasi dan perilaku aparat di lapangan dinilai menjadi aspek krusial yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Menurut Rikwanto, paparan Kapolri terkait kinerja Polri sepanjang Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional yang patut diapresiasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun demikian, ia menekankan bahwa laporan kinerja harus dibaca lebih dalam, tidak hanya dari sisi keberhasilan program, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Evaluasi kinerja Polri tidak cukup hanya melihat angka dan capaian. Yang paling dirasakan masyarakat adalah bagaimana aparat bersikap dan berinteraksi di lapangan,” ujar Legislator Fraksi Partai Golkar.
Ia menilai, persoalan kultur dan perilaku aparat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara serius. Dalam pandangannya, reformasi struktural dan regulasi yang sudah berjalan selama ini belum sepenuhnya menjawab ekspektasi publik terhadap wajah Polri yang humanis dan empatik.
“Budaya organisasi itu ujungnya adalah perilaku. Dalam istilah sederhana, perilaku itu adalah adab. Adab inilah yang langsung dinilai masyarakat ketika berhadapan dengan aparat kepolisian,” tegasnya.
Rikwanto menyebut bahwa persepsi publik terhadap Polri kerap terbentuk dari pengalaman sehari-hari masyarakat, mulai dari pelayanan lalu lintas hingga penanganan laporan di tingkat kepolisian terdepan. Oleh karena itu, ia mendorong evaluasi kinerja Polri juga diarahkan pada pembinaan sikap, etika, dan empati anggota.
Menurutnya, Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan reformasi Polri tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar tercermin dalam perilaku aparat di lapangan. “Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata. Ini yang harus menjadi fokus bersama,” pungkasnya.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
