Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Komisi VI DPR RI menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar ekonomi negara. Hal ini menjadi krusial untuk diyakini lantaran manfaat ekonomi dari hadirnya koperasi tersebut, dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat menengah ke bawah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin agenda pertemuan bilateral antara Komisi VI DPR RI dan National Policy Committee of the National Assembly of South Korea, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2025). Ia berharap keyakinan ini bisa menjadi semangat untuk menjembatani kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Komitmen kami teguh dalam memperluas peran koperasi dan UMKM sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Anggia.
Menurutnya, kolaborasi ekonomi antarnegara tidak cukup hanya menyasar korporasi besar dan transaksi bernilai tinggi, tetapi juga harus menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama saat krisis. “Ekonomi kerakyatan (berupa koperasi) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa manfaat kerja sama perdagangan juga dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” tegasnya.
Sebagai informasi, nilai perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan telah melampaui 20 miliar dolar AS pada 2023. Walaupun begitu, kerja sama kedua negara perlu diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan volume perdagangan, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat.
Sebab itu, Anggia menekankan pentingnya peran strategis Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) sebagai instrumen hukum yang mendukung upaya tersebut. “Melalui IK-CEPA, kita memiliki peluang untuk memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pasar, dan membangun model kerja sama yang lebih adil antara pelaku usaha besar dan kecil,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Menutup pernyataan, Komisi VI DPR RI mendukung kemitraan antara BUMN Indonesia dan Korea Selatan dalam bidang logistik dan distribusi sebagai bagian dari upaya memperkuat peran sektor publik dalam mendukung ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan. Ia berharap kunjungan delegasi parlemen Korea Selatan ini bukan sekadar seremoni diplomatik, melainkan fondasi untuk membangun kolaborasi yang lebih substansial, termasuk dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Kerja sama ini bukan hanya antar pemerintah, tetapi antar rakyat. Karena itu, platform kerja sama antarparlemen perlu diperkuat melalui dialog kebijakan, pertukaran kunjungan, dan agenda bersama di bidang perdagangan dan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.
Turut hadir rombongan delegasi Korea Selatan dalam agenda tersebut di antaranya Chairman of the National Policy Comittee Yoon Han Hong, Member of National Policy Comittee Kang Jun Hyeon, Member of National Policy Comittee Kang Min-Kuk, Member of National Policy Comittee Yoo Yeong-Ha, Member of National Policy Comittee Lee Kang Il, Member of National Policy Comittee Kim Hyun-Jung, Member of National Policy Comittee Shin Chang-Sik, Member of National Policy Comittee Jung Myeong Ho, dan Member of National Policy Comittee Park Min Ho.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
