Revisi UU BUMN Bukan Kepentingan Politik, Namun Strategi Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak boleh dipandang sebagai kepentingan politik. Menurutnya, perubahan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan dan kinerja BUMN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Perubahan ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang politis. Revisi UU BUMN justru bertujuan meningkatkan kinerja BUMN agar dapat memberi dampak lebih besar pada kemakmuran rakyat,” tutur Nurdin saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Hukum Universitas Indonesia Dr. Parulian Paidi Aritonang, S.H., LL.M., Pakar Hukum UGM Dr. Oce Madril, SH, MA., Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Tedi Sudrajat, SH, MH, dan Pakar Hukum STIH IBLAM Dr. Radian Syam di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan, salah satu poin penting dalam revisi adalah perubahan kelembagaan Kementerian BUMN menjadi organ setingkat kementerian namun berdiri mandiri sebagai penyelenggara negara. Hal ini, katanya, menuntut penyesuaian sejumlah pasal dalam undang-undang.

“Revisi ini harus dipandang sebagai upaya strategis untuk mengoptimalkan peran BUMN. Secara konstitusional, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan penguasaan negara atas cabang produksi penting untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Terakhir, dirinya menekankan pentingnya masukan dari berbagai pihak, khususnya kalangan akademisi, untuk menyempurnakan draf revisi undang-undang. “Kami dari Panja (RUU BUMN) ingin mendengar masukan terkait posisi organ BUMN sebagai penyelenggara negara. Inilah poin penting yang sedang dibahas,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.(*)

Sumber : PARLEMENTARIA