SAATNYA INDONESIA BERDIKARI; RAKYAT HARUS DUKUNG KEBIJAKAN PRESIDEN PRABOWO DEMI MASA DEPAN Bangsa.

- Editorial Team

Selasa, 16 Juni 2026 - 07:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAATNYA INDONESIA BERDIKARI; RAKYAT HARUS DUKUNG KEBIJAKAN PRESIDEN PRABOWO DEMI MASA DEPAN BANGSA
Oleh: Dr. Suriyanto, S.H., M.H., Mkn
Ketua Umum PWRI / Praktisi Hukum / Dosen

Globalpewartasakti.com | Jakarta(GPS). Sudah cukup dan Cukup sudah negeri ini jadi “lumbung pangan” yang mengenyangkan bangsa lain sementara rakyatnya sendiri lapar. Sudah saatnya Indonesia berdiri di kaki sendiri. Dan jalan itu kini dibuka lebar oleh kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang ahrus didukung penuh oleh semua elemen Bangs ajika dijalankan dengan sebenarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selama puluhan tahun kita terjebak dalam kutukan sumber daya alam. Minyak kita sedot, gas kita salurkan, batu bara kita dikeruk, nikel kita digali, emas kita ditambang, timah kita dilebur, sawit kita dipanen. Semuanya dalam bentuk mentah, lalu kita ekspor. Nilai tambahnya? Dinikmati negara lain dan mafia hitam.

Praktik ini bukan hanya bodoh secara ekonomi, tetapi juga bunuh diri secara politik dan Kita menjual masa depan dengan harga obral. Kita ekspor bahan mentah murah, lalu impor barang jadinya dengan harga selangit. Neraca perdagangan kita jebol, industri dalam negeri mati, lapangan kerja lari ke luar negeri.

Yang lebih gila lagi; uang hasil penjualan kekayaan Nusantara itu banyak yang tidak pernah Kembali, Parkir di luar negeri, Mengendap di pusat-pusat keuangan global. Data Menko Polhukam menyebutkan, ada Rp.11.000 triliun aset milik WNI yang parkir di Singapura. Ini baru satu negara belum lagi di negara lainnya, tentunta seorang Presiden pasti tahu data tersebut.

Baca juga:  Wakil Bupati Apresiasi Inisiatif Warga Gotong Royong Bangun Jembatan Jalan Putus, Bakal Dibangun Permanen 2026

Uang Rp.11.000 triliun itu uang siapa? Bisa jadi Uang hasil jual nikel kita. Uang hasil jual batu bara kita. Uang hasil jual sawit kita. Uang yang seharusnya dipakai bangun smelter di Sulawesi misalnya, bangun kilang di Tuban, bangun jalan di Papua, dan bangun sekolah di pedalaman.

Tetapi uang itu justru digunakan untuk menekan kita kembali. Digunakan untuk membiayai kampanye anti-hilirisasi. Digunakan untuk melobi agar UU Perampasan Aset mandek di DPR. Digunakan untuk menggoyang kebijakan Presiden dari luar. Inilah lingkaran setan yang harus diputus dan dipahami oleh Masyarakat dan para mahasiswa.

Karena itu, kebijakan “satu pintu” yang ditempuh pemerintah Presiden Prabowo sudah sangat tepat. Semua ekspor sumber daya alam harus terkontrol secara administerasi dan keuangan serta transparan. Hilir mudik perdagangannya harus diawasi. Dan yang paling penting; devisanya wajib kembali 100% ke Indonesia.

Baca juga:  Seorang Remaja Di Tangkap Dalam Penyalahgunaan Narkotika

Satu pintu artinya tidak ada lagi permainan kongkalikong. Tidak ada lagi transfer pricing untuk mengaakali pajak. Tidak ada lagi ekspor fiktif. Semua data terang benderang. Semua dolar hasil ekspor wajib masuk ke bank di Indonesia sebelum digunakan kembali.

Inilah yang disebut kedaulatan ekonomi untuk Nusantara. Hal ini yang dulu diteriakkan Bung Karno; Berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Kalau SDA kita, pabriknya di seluruh wilayah indonesia, pekerjanya orang indonesia, pajaknya masuk ke APBN indonesia, lalu uangnya disimpan di bank indonesia, siapa yang bisa mendikte kita sebagai Bangsa Nusantara yang besar dengan seluruh kekuatan sumber daya alamnya.?

Logikanya sederhana. Selama uang kita di luar, kita yang butuh mereka. Begitu uang itu kembali ke dalam, mereka yang butuh kita. Posisi tawar Indonesia akan berubah total. Kita tidak lagi jadi bangsa peminta-minta utang yang selalu tertekan oleh mafia hitam.

Maka aneh jika ada yang menolak kebijakan Presiden tersebut. Siapa yang dirugikan dengan hilirisasi? Siapa yang dirugikan jika devisa kembali? Hanya satu; oknum mafia hitam SDA dan pengemplang pajak yang selama ini hidup dari kebocoran system di Indonesia.

Baca juga:  PWRI Soroti Dugaan Pelanggaran Penggunaan Satpam di RSUD Abdoel Muluk Lampung..

Karena itu penting untuk kita ketahui Bersama bahwa; ini Adalah perang kemerdekaan ekonomi jilid II. Dulu kita perang melawan penjajah bersenjata. Sekarang kita perang melawan penjajah berkedok investasi dan oknum pengkhianat bangsa yang menyembunyikan harta di luar negeri.

Tugas kita sebagai rakyat sederhana; kawal dan dukung. Kawal hilirisasi agar tidak mandek. Kawal sistem satu pintu agar tidak bocor. Dan dukung Presiden Prabowo yang sedang berperang melawan gurita mafia yang sudah puluhan tahun menghisap darah Nusantara yang dilakukan Presiden Adalah Fakta.

Jangan mau lagi Bangsa Indonesia diadu domba. Jangan mau lagi kita ditakut-takuti isu “investor kabur”. Investor yang benar tidak akan kabur karena aturan yang jelas. Yang kabur itu spekulan dan pencuri.! Biarkan mereka pergi. Gantinya akan datang investor yang patuh dan taat aturan.

Saatnya seluruh elemen bangsa bersatu. Tinggalkan ego sektoral. Tinggalkan kepentingan kelompok. Ini tentang masa depan anak cucu kita. Apakah mereka akan tetap jadi kuli di negeri sendiri, atau jadi tuan di tanah kelahirannya? Jawabannya ada di tangan kita hari ini. Saatnya Indonesia Berdikari. Merdeka!

Berita Terkait

Tagih Utang Mantan Pacar, Tukang Ojek Jadi Korban Cemburu Buta
Peninjauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung
Perkuat Dukungan Inovasi Riset Sawit, BPDP Siap Gelar PERISAI 2026
Polsek Labuhan Maringgai Ungkap Peredaran Narkotika, Enam Pelaku Diamankan Dalam Operasi Semalam
Pemkab dan Kantah Pringsewu Gelar Rakor Reforma Agraria 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30–200 GT, Dukung Daya Saing Perikanan Tanpa Bebani APBN
Polsek Abung Semuli Ungkap Kasus Pencurian Buah Sawit, Residivis Ditangkap Saat Hendak Jual Hasil Curian
Personil Sat Brimob Polda Lampung Raih Prestasi Membanggakan di Kejuaraan Kapolri Cup VII

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:17 WIB

Perkuat Dukungan Inovasi Riset Sawit, BPDP Siap Gelar PERISAI 2026

Senin, 13 Juli 2026 - 11:57 WIB

Hadiri Puncak Hari Koperasi ke-79, Presiden Prabowo Tegaskan Koperasi Pilar Utama Ekonomi Kerakyatan

Senin, 13 Juli 2026 - 02:06 WIB

Mediasi Dugaan Penipuan di Polsek Gedong Tataan Belum Capai Kesepakatan, Pelapor Serahkan Proses kepada Penyidik.

Sabtu, 11 Juli 2026 - 13:52 WIB

Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Hukum, Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Kasus Korupsi Batu Bara

Sabtu, 11 Juli 2026 - 00:30 WIB

Di Balik Umroh Gratis dengan Anggaran Besar, Lingkaran Kekuasaan dan Jejak yang Tak Terbuka.

Jumat, 10 Juli 2026 - 11:53 WIB

Resmikan Lima Bendungan, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Mengabdi kepada Bangsa dan Rakyat

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:09 WIB

Berawal dari Utang Rp6 Juta, Pasangan Warga Pringsewu Hadapi Gugatan Perdata, LBH Ansor Berikan Pendampingan Hukum.

Kamis, 9 Juli 2026 - 12:07 WIB

Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Berita Terbaru

Kab Lampung Selatan

Tagih Utang Mantan Pacar, Tukang Ojek Jadi Korban Cemburu Buta

Rabu, 15 Jul 2026 - 12:22 WIB

Kota Bandar Lampung

Peninjauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung

Rabu, 15 Jul 2026 - 12:19 WIB

Kab Pringsewu

Pemkab dan Kantah Pringsewu Gelar Rakor Reforma Agraria 2026

Selasa, 14 Jul 2026 - 10:59 WIB