Setjen DPR RI Perkuat Sinergi Akademisi lewat Penataran Keparlemenan HTN dan HAN

- Editorial Team

Sabtu, 7 Februari 2026 - 12:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI, Suprihartini, menegaskan bahwa Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran strategis dalam menopang pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI agar berjalan konstitusional sekaligus efektif dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Penataran Keparlemen kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara–Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

 

 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

“Melalui Hukum Tata Negara, kedudukan DPR RI sebagai lembaga negara beserta fungsi dan haknya diatur secara konstitusional. Sementara Hukum Administrasi Negara mengatur bagaimana fungsi dan hak tersebut dijalankan secara konkret dan operasional,” ujar Suprihartini.

Baca juga:  Ketua DPC PWRI Kota Bandar Lampung Dukung Perluasan Wilayah, 8 Desa Lampung Selatan Masuk Kota Bandar Lampung.

 

 

 

Ia menjelaskan, DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Menurutnya, pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus didukung oleh kerangka hukum yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga transparan, akuntabel, serta sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

 

 

 

“HTN dan HAN diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan fungsi DPR RI tidak hanya normatif, tetapi juga mampu membangun DPR RI sebagai parlemen modern yang responsif terhadap dinamika ketatanegaraan,” jelasnya.

Baca juga:  Perkembangan Lanjutan Penangan Kasus WNI Korban Penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Malaysia

 

 

 

Lebih lanjut, Suprihartini menilai kegiatan penataran keparlemenan ini penting dan strategis karena memberikan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hukum dan politik di DPR RI, baik dari sisi teori, konsep, norma, maupun praktik. Ia berharap forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara pimpinan dan anggota DPR RI, para pakar, serta peserta dari kalangan pejabat fungsional dan akademisi.

 

 

 

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman keparlemenan, meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Badan Keahlian DPR RI dalam mendukung fungsi DPR, serta menjadi pengayaan materi pembelajaran bagi para pengajar HTN dan HAN,” katanya.

 

 

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua/Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Bayu Dwi Anggono, para Kepala Pusat di lingkungan Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI, Kepala Badan Pengembangan SDM APHTN-HAN Dr. Oce Madril, serta peserta dari berbagai universitas anggota APHTN-HAN.

Baca juga:  Tinjau Command Center CEISA, Ini Pesan Menkeu

 

 

 

Mengakhiri sambutannya, Suprihartini menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian penataran berjalan lancar dan memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sinergi antara Badan Keahlian DPR RI dan komunitas akademik HTN dan HAN. “Semoga kegiatan ini sukses dan membawa manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas akademik dan profesional peserta,” tutupnya.(*)

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

Enam Pesan Presiden Prabowo kepada Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat hingga Tegakkan Hukum dengan Adil
Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi
GRIB Jaya Audiensi dengan BPJS Kesehatan Pringsewu, Soroti Isu Kepesertaan JKN yang Dibiayai APBD.
Presiden Prabowo Tekankan Peran Teknologi dalam Percepatan Penyelesaian Persoalan Nasional
Buka Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Presiden Prabowo Ajak Kampus Jadi Motor Kemandirian Ekonomi
Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah
DPR RI Buka Ruang Publik Beri Masukan terkait UU Keadaan Bahaya
Di PENAS XVII, Presiden Prabowo Tinjau Teknologi Pertanian Modern untuk Perkuat Swasembada Pangan

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jumat, 26 Juni 2026 - 11:18 WIB

Sekda Tubaba Pimpin Rakor Usulan TKD 2027, Tekankan Kesiapan Perencanaan dan Kelengkapan Data

Selasa, 23 Juni 2026 - 11:26 WIB

Tekan Inflasi, Pemkab Tubaba Gelar Penetrasi Pasar dan Operasi Pasar Murah di Panaragan Jaya

Jumat, 19 Juni 2026 - 11:51 WIB

Terapkan Smart Farming Cabai, Tubaba Perkuat Ketahanan Pangan

Rabu, 17 Juni 2026 - 11:58 WIB

Gandeng Kejari, Pemkab Tubaba Perkuat Benteng Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Sabtu, 13 Juni 2026 - 11:38 WIB

Dinas Damkarmat Tubaba Evakuasi Buaya dari Tiyuh Wonokerto

Senin, 8 Juni 2026 - 10:14 WIB

PEMKAB TUBABA DAN KEJAKSAAN PERKUAT SINERGI, PEMULIHAN KEUANGAN DAERAH CAPAI Rp8,62 MILIAR

Sabtu, 6 Juni 2026 - 12:31 WIB

Satu Komplotan Curanmor di Bandar Lampung Dibekuk, Polisi Buru 3 Rekan Pelaku

Sabtu, 23 Mei 2026 - 23:17 WIB

YKI dan Baznas Tubaba Salurkan Bantuan untuk Penderita Kanker di Tiyuh Gedung Ratu

Berita Terbaru