Komisi X Pastikan BOPTN Tetap Dianggarkan, Tidak Akan Ada Kenaikan UKT

- Editorial Team

Jumat, 21 Februari 2025 - 09:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS)  –  Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tidak akan mengalami pemotongan drastis sebagaimana dikhawatirkan mahasiswa dalam aksi demonstrasi terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia memastikan bahwa pemerintah tetap mengalokasikan anggaran BOPTN agar tidak berdampak pada kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).

 

“Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat mahasiswa bahwa BOPTN tidak dipotong 50 persen maupun 60 persen. Pemerintah Presiden Prabowo sangat fokus pada dunia pendidikan, sehingga tidak mungkin anggaran BOPTN ini akan dipangkas drastis,” ujar Lalu Hadrian kepada Parlementaria dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Universitas Negersi Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (20/02/2025).

 

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan menjamin keberlanjutan anggaran BOPTN dalam APBN 2025. Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu khawatir bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung pada kenaikan UKT.

Baca juga:  Menhub Dudy Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran 2025

 

“Kami di Komisi X DPR RI menjamin bahwa BOPTN tetap dianggarkan oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan ini, mahasiswa tidak perlu khawatir karena tidak akan ada kenaikan UKT yang disebabkan oleh pemotongan BOPTN,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

 

Terkait aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi, Lalu Hadrian menyatakan bahwa Komisi X DPR RI tetap membuka ruang dialog agar semua pihak mendapatkan solusi terbaik dalam kebijakan pendidikan tinggi.

Baca juga:  Kunjungan ke Jawa Timur, Presiden Prabowo akan Resmikan PMR PTFI dan Stadion Olahraga

 

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan dunia pendidikan, tanpa membebani mahasiswa,” tutupnya.

 

Dengan adanya kepastian dari DPR RI ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih tenang dan tetap fokus pada pendidikan, sementara pemerintah dan DPR terus mengawal kebijakan agar sistem pendidikan tinggi di Indonesia tetap terjangkau dan berkualitas.(*)

 

 

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Peran Bea Cukai Jaga Pasar Domestik
Amin AK: Anjloknya IHSG Jadi Ujian Kepercayaan Pasar Modal Nasional
Panggil Menteri ATR, Presiden Prabowo: Perkuat Kebijakan Tata Ruang untuk Lindungi Sawah Nasional
Hasil Rapat KSSK, Menkeu Purbaya: Kondisi Fiskal, Moneter, Sektor Keuangan Terjaga Sepanjang 2025
Adang Soroti Kesejahteraan Aparatur Kepaniteraan Pengadilan dan Optimalisasi Komisi Yudisial
Kumpulkan Menteri di Hambalang, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia–Inggris
Dalam Perkara Korupsi APBPekon Sukoharjo III Barat TA 2023, Jaksa Tuntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara. 
Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen Penguatan Keadilan Usaha dan Penanganan Hambatan Importasi

Berita Terkait

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:34 WIB

Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Peran Bea Cukai Jaga Pasar Domestik

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:29 WIB

Amin AK: Anjloknya IHSG Jadi Ujian Kepercayaan Pasar Modal Nasional

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:13 WIB

Hasil Rapat KSSK, Menkeu Purbaya: Kondisi Fiskal, Moneter, Sektor Keuangan Terjaga Sepanjang 2025

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:06 WIB

Adang Soroti Kesejahteraan Aparatur Kepaniteraan Pengadilan dan Optimalisasi Komisi Yudisial

Rabu, 28 Januari 2026 - 11:58 WIB

Kumpulkan Menteri di Hambalang, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia–Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 - 13:01 WIB

Dalam Perkara Korupsi APBPekon Sukoharjo III Barat TA 2023, Jaksa Tuntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara. 

Selasa, 27 Januari 2026 - 12:00 WIB

Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen Penguatan Keadilan Usaha dan Penanganan Hambatan Importasi

Selasa, 27 Januari 2026 - 11:58 WIB

Uji Materi UU Paten, DPR Pastikan Regulasi Berpihak pada Inovasi dan Kesejahteraan Publik

Berita Terbaru