Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan agar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, implementasi putusan tersebut penting untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan.
“Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindaklanjuti sesuai keputusan tersebut,” kata Esti kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (3/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagaimana diketahui, MK memerintahkan agar pendanaan Program MBG tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Mahkamah memberikan masa transisi hingga paling lambat APBN Tahun Anggaran 2028.
Meski demikian, Esti berpandangan pemerintah sebaiknya mulai menerapkan perubahan tersebut dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.
“Maka sesuai keputusan MK, tahun 2028 MBG tidak lagi mengambil dari anggaran pendidikan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Ia menilai semakin cepat putusan tersebut diimplementasikan, semakin besar pula peluang meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan sumber daya manusia, kesejahteraan tenaga pendidik, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai.
“Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM,” ujarnya.
Esti menjelaskan penguatan anggaran pendidikan diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas guru, dosen, tenaga kependidikan, peserta didik, hingga mahasiswa. Selain itu, anggaran juga dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan serta menjawab tantangan baru, seperti digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
Menurutnya, perhatian pemerintah juga harus diarahkan pada pemerataan layanan pendidikan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah pascabencana. Ia menyoroti masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak dan minimnya akses menuju fasilitas pendidikan.
“Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,” katanya.
Selain perbaikan infrastruktur, Esti mendorong pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk merealisasikan pendidikan gratis jenjang SD dan SMP sesuai putusan MK sebelumnya serta mengembalikan anggaran sejumlah program strategis yang mengalami penurunan, seperti anggaran Perpustakaan Nasional untuk distribusi buku hingga ke wilayah 3T.
Esti juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan masih menghadapi persoalan kekurangan guru di berbagai daerah. Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta beberapa waktu lalu, bahkan provinsi yang dikenal sebagai salah satu barometer pendidikan nasional itu masih mengalami kekurangan sekitar 1.600 guru.
“Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain, terutama di daerah 3T. Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Esti menilai rendahnya proporsi belanja pendidikan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebagaimana tercatat dalam data UNESCO Institute for Statistics, menjadi momentum melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola pendidikan nasional.
Menurutnya, putusan MK yang memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan harus dimanfaatkan untuk memperkuat investasi negara di sektor pendidikan tanpa mengorbankan program-program yang telah berjalan.
“Termasuk kita harapkan agar pemerintah betul-betul menyusun program dengan kajian yang komprehensif. Tidak membuat program tanpa persiapan yang matang agar tidak mengorbankan program-program lain yang sudah berjalan,” tegasnya.
Esti juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program pendidikan baru, termasuk Sekolah Rakyat, yang menurutnya harus dirancang secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru, seperti peminjaman guru dari sekolah reguler di tengah masih tingginya kekurangan tenaga pendidik.
Ia menekankan setiap kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada kajian yang komprehensif, memperhitungkan kebutuhan guru, peserta didik, sarana, serta dampaknya terhadap ekosistem pendidikan yang telah ada.
“Kita berharap berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah saat ini benar-benar mampu memperkuat sistem pendidikan nasional, sekaligus menjadi jawaban konkret atas persoalan kronis kekurangan guru dan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia demi pemenuhan hak dasar anak dalam pendidikan,” ujar Esti.
Menutup keterangannya, Esti menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama pembangunan nasional, terutama di tengah tantangan transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, dan meningkatnya persaingan global.
“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” pungkasnya.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
