Petani dan Peternak ikan di Fajar Baru Masih Terjerat Utang, PP 47/2024 Dinilai Hanya Janji di Atas Kertas

- Editorial Team

Selasa, 24 Juni 2025 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petani dan Peternak ikan di Fajar Baru Masih Terjerat Utang, PP 47/2024 Dinilai Hanya Janji di Atas Kertas

Globalpewartasakti.com | Pringsewu(GPS).
Meski pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Negara bagi UMKM, namun hingga kini kebijakan tersebut belum terasa manfaatnya bagi pelaku usaha kecil di daerah. Salah satunya dialami oleh petani dan peternak ikan di Pekon Fajar Baru, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, yang mengaku masih dibelit utang tanpa solusi.

PP yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024 itu semestinya menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah—terutama mereka yang terdampak gagal bayar pinjaman produktif. Sayangnya, regulasi tersebut dinilai belum menyentuh para pelaku usaha di tingkat desa yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

> “Anak kami butuh makan, tapi usaha kami macet dan utang masih menumpuk. Katanya ada penghapusan piutang, tapi sampai sekarang belum ada kabar atau bantuan,” ujar Nurlia Sari, seorang peternak ikan, Selasa (24/6/2025).

 

Keluhan senada juga disampaikan oleh pelaku UMKM di sektor pertanian dan perikanan lainnya. Mereka mengaku belum mendapatkan informasi teknis atau pendampingan dari instansi terkait, padahal program tersebut mencakup sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga industri kreatif seperti kuliner dan kerajinan.

> “Kami butuh pendampingan dari pemerintah, bukan hanya wacana. Kalau tidak ada sosialisasi dan akses yang jelas, ini cuma akan jadi janji kosong,” tambah Nurlia.

Baca juga:  Bupati Pringsewu Lepas Jamaah Calon Haji Tahun 1447 H/2026 M

 

Untuk diketahui, PP 47/2024 merupakan implementasi dari Pasal 250 dan 251 UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Pasal 37 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam beleid ini, penghapusan piutang negara dilakukan melalui empat skema: penghapus bukuan, penghapus tagihan, penghapusan bersyarat, dan penghapusan mutlak.

Namun dalam praktiknya, para pelaku UMKM di desa masih “meraba dalam gelap”. Tidak ada kejelasan prosedur pengajuan, tidak ada pendampingan dari dinas, bahkan tak sedikit warga yang mengaku baru mengetahui adanya PP ini dari media.

Masyarakat Fajar Baru pun berharap agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat, bukan hanya mengumbar kebijakan populis tanpa realisasi. Mereka meminta agar petunjuk teknis (juknis) segera diterbitkan dan akses pengajuan dibuka secara adil dan merata, tanpa diskriminasi terhadap pelaku usaha di daerah terpencil.

Baca juga:  Wabup Pringsewu Hadiri HUT ke-80 PGRI dan HGN ke-31, Tekankan Peran Guru dalam Peningkatan Kualitas SDM

> “Kami ini bagian dari UMKM Indonesia. Jangan hanya UMKM kota besar yang dilayani. Kami juga berhak hidup layak dan terbebas dari jeratan utang,” tegas warga lainnya.

Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin memperkuat ekonomi nasional melalui UMKM, maka program penghapusan piutang harus dijalankan dengan serius, transparan, dan merata hingga ke pelosok desa. Tanpa itu, PP 47/2024 hanya akan menjadi dokumen yang indah di atas kertas, tapi gagal menjawab derita rakyat kecil di lapangan.

Nazir (GPS)

Berita Terkait

Modus Senggol Motor, Residivis di Pringsewu Rampas 2 HP Pelajar untuk Modal Biliar
Bupati Tubaba Lantik 25 Kepalo Tiyuh Terpilih, Tekankan Sinergi Kawal Program Strategis Nasional dan Daerah
Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran
Peringati HKN ke-62, Dinkes Pesawaran Gelar Beragam Kegiatan, Dorong Masyarakat Lebih Sehat dan Produktif.
LSM PENJARA INDONESIA DESAK APH BIDIK DINAS BMBK LAMPUNG, DUGAAN KKN DAN PENYIMPANGAN ANGGARAN Rp15 MILIAR PERLU DIUSUT TUNTAS
Mengevaluasi Peran Sektor Industri, Tentang Perkembangan Industrialisasi Indonesia yang Dikaitkan dengan Pembangunan Berkelanjutan/Industri Hijau
Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan untuk Dukung Pemadaman Karhutla di Lampung
Anggaran Rehabilitasi Jalan BMBK Rp8,53 Miliar Disorot, LSM Penjara Indonesia Minta APH Telusuri Dugaan Tumpang Tindih dengan Kegiatan URC

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 00:38 WIB

Anggaran Rehabilitasi Jalan BMBK Rp8,53 Miliar Disorot, LSM Penjara Indonesia Minta APH Telusuri Dugaan Tumpang Tindih dengan Kegiatan URC

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:39 WIB

Fasum Griya Sukarame Dipatok, Legalitas Revisi Site Plan Pengembang Dipertanyakan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:36 WIB

SMPN 1 KATIBUNG BORONG TROPI DI LOMBA DRUMBAND TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 02:58 WIB

Dukung Pembangunan Rumah Ibadah, Ketua DPRD Lampung Selatan Salurkan Bantuan untuk Masjid Taqwa Natar

Senin, 5 Oktober 2026 - 10:11 WIB

‎SEJIWO IWO Lampung Selatan di SMAN 1 Palas Bekali Pelajar Cerdas Sikapi Informasi,Tak Gampang Terjebak Hoaks

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:16 WIB

Bandar Lampung Masuk Peringkat 395 Kota Dunia dalam Global Cities Index 2026

Senin, 28 September 2026 - 14:59 WIB

SPPG Tanjung Ratu Ambil Bahan MBG Ikan Lele dari BUMDes Suka Jaya

Selasa, 22 September 2026 - 08:24 WIB

SOBAT Rayakan Anniversary ke-6 di Dragon Waterpark Lampung Selatan, Pererat Persaudaraan Pecinta Adventure Trail

Berita Terbaru