Dugaan Penyimpangan Outsourcing, Ketua DPC PWRI Bandarlampung Soroti PT Olam dan CV Sila
Globalpewartasakti.com | Bandar lampung(GPS).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kota Bandarlampung, Eko Supriyadi, S.H., M.H., C.P.M., menyoroti dugaan penyimpangan dalam praktik outsourcing tenaga kerja yang melibatkan PT Olam dan CV Sila Berkah Mandiri.
Eko Supriyadi, Ketua DPC PWRI Kota Bandarlampung.
Ia mengomentari pemberitaan yang sebelumnya dimuat media Radarcybernusantara.id terkait penggunaan tenaga kerja harian lepas melalui CV oleh PT Olam, yang dinilainya tidak sesuai prosedur ketentuan outsourcing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 11 September 2025.Kantor sekreriat DPC PWRI Bandarlampung, Provinsi Lampung.
Menurut Pak Eko, perusahaan outsourcing seharusnya berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), bukan Commanditaire Vennootschap (CV).
Ia menilai, jika aturan ini diabaikan, hak-hak buruh berpotensi terabaikan dan menimbulkan kerugian bagi pekerja.
Pak Eko menyebutkan bahwa penggunaan CV dalam praktik outsourcing dapat dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai.
Ia juga menyoroti peran Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perizinan Kota Bandarlampung yang menurutnya perlu lebih ketat dalam pengawasan.
“Perusahaan outsourcing harus berbadan hukum PT. Jika tidak, ini bisa dianggap menyalahi prosedur dan berpotensi merugikan buruh,” ujar Eko.
Sanksi untuk Perusahaan dan Dinas Terkait
Menurut ketentuan peraturan, dinas terkait dapat dikenakan sanksi administratif apabila memberikan izin kepada perusahaan yang tidak layak. Bentuk sanksi itu antara lain:
Teguran tertulis: peringatan kepada dinas terkait atas kelalaian dalam menerbitkan izin.
Penghentian sementara kegiatan usaha: diberlakukan jika perusahaan yang diberi izin tidak memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku.
Pencabutan izin usaha dan izin penunjang: dilakukan apabila perusahaan terbukti tidak layak atau melanggar ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, menurut pak Eko Sanksi juga dapat dikenakan kepada pejabat yang terlibat dalam pemberian izin yang menyalahi prosedur. Bentuknya mulai dari:
Teguran tertulis,
Pembebasan dari jabatan,
Penurunan pangkat,
Denda administratif,
Hingga sanksi pidana, tergantung beratnya pelanggaran.
Dasar hukum pengenaan sanksi ini diatur dalam:
Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara, penurunan jabatan, hingga pemberhentian tetap.
Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS serta sanksi disiplin jika melanggar.
Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 54 ayat (1) menegaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik yang melanggar kewajiban dapat dikenakan sanksi administratif, dan Pasal 54 ayat (2) membuka kemungkinan sanksi pidana jika pelanggaran berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat.
Konfirmasi dari Pihak Terkait
Saat team media mencoba melakukan konfirmasi, pejabat Dinas Perizinan Kota Bandarlampung belum dapat ditemui dengan alasan masih dalam agenda rapat. Begitu pula pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandarlampung, menurut keterangan staf umum, kepala dinas sedang rapat dan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Olam maupun CV Sila Berkah Mandiri juga belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan tersebut.(TIM)
