Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan impor migas. Kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya adaptif untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pendekatan politik dagang yang cermat.
Dalam pernyataannya, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa rencana peningkatan impor minyak mentah (crude oil) dan gas petroleum cair (LPG) dari Amerika Serikat merupakan bagian dari strategi perdagangan luar negeri Indonesia. Hal itu, menurutnya, dalam rangka menyikapi tren proteksionisme global dan kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh sejumlah negara.
Bambang Patijaya menilai langkah ini sebagai strategi yang tepat untuk membuka ruang negosiasi dalam forum bilateral dengan AS, terutama terkait tarif perdagangan yang mempengaruhi ekspor produk Indonesia. Ia menegaskan bahwa peningkatan impor dari AS tidak serta-merta menambah total volume impor migas nasional, tetapi lebih merupakan redistribusi sumber pengadaan migas dari negara lain, seperti negara-negara di Timur Tengah.
“Langkah ini tidak hanya membantu dalam diversifikasi sumber energi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral kita dengan Amerika Serikat,” ujar Bambang dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa dari total konsumsi LPG nasional yang mencapai sekitar 8,17 juta ton per tahun, Indonesia masih mengimpor sekitar 85 persen kebutuhan tersebut. Negara pemasok utama antara lain Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Arab Saudi, dan Aljazair.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya langkah ini agar tetap memperhatikan prinsip win–win solution, yang tidak hanya bagi AS sebagai mitra dagang, tetapi juga terhadap negara-negara lain yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pengadaan energi nasional.
“Kami mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil dalam menjalankan kebijakan Presiden Prabowo menghadapi tantangan perdagangan internasional, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tegas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang memastikan Komisi XII DPR RI akan terus mengawal dan memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan ini agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
