Rugi Triliunan Rupiah, Krakatau Steel Perlu Disokong Kebijakan dan Bantuan Himbara

- Editorial Team

Sabtu, 8 Maret 2025 - 12:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS)  – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengatakan bahwa PT Krakatau Steel telah merugi triliunan rupiah per tahunnya. Hal ini perlu disupport oleh pemerintah dengan kebijakan dan dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar Krakatau Steel menjadi industri baja yang membanggakan.

 

“Kami melihat industri baja kita itu strategis, tetapi di balik itu merugi, merugi, dan merugi, bahkan sempat dikatakan bangkrut. Ini semua perlu disupport dari kebijakan pemerintah agar menjadi industri baja yang membanggakan,” katanya saat diwawancarai Parlementaria di Cilegon, Banten, Jumat (7/3/2025).

 

Ia melanjutkan, industri baja harus mendapatkan kebijakan terkait persaingan impor untuk konsumsi baja nasional dan mendapatkan dukungan dari Himbara, meskipun pernah ada hal buruk antara PT Krakatau Steel dan Himbara.

Baca juga:  Komisi IX: Pemprov Harus Perkuat SDM Kesehatan dan Perlindungan Pekerja di Papua

 

“Dalam 10 tahun ke depan, negara kita sedang membangun, kebutuhan bajanya sangat banyak, gitu lho. Tapi kenapa nggak diambil buah manis itu oleh industri baja nasional? Nah, selain itu, Himbara juga harus berperan dalam menyokong Krakatau Steel untuk bisa bangkit kembali,” tambahnya.

Baca juga:  Seleknas Sepak Takraw Piala Menpora 2025 Ditutup, Kemenpora Gencarkan Pembinaan Atlet Menuju SEA Games

 

Hal-hal tersebut yang menjadi sorotan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Krakatau Steel. Diharapkan, industri baja nasional harus mendapatkan perlindungan, bukan hanya business to business, tapi juga government to government.(*)

 

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

Dugaan Dampak Tailing Freeport, Komisi IV Sepakati Pembentukan Tim
Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data
Diduga Tumpang Tindih Kepemilikan, Minim Pengawasan, dan Tak Transparan, Pengelolaan Dapur MBG Di Pasir Ukir Jadi Sorotan publik. 
Presiden Lukashenko Tekankan Komitmen Belarus Dukung Penguatan Kerja Sama dengan Indonesia
GRIB Jaya Desak Pemkab Pringsewu Evaluasi Dugaan Penonaktifan 62 Ribu Kepesertaan BPJS Kesehatan.
Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka
Enam Pesan Presiden Prabowo kepada Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat hingga Tegakkan Hukum dengan Adil
Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 12:08 WIB

Dugaan Dampak Tailing Freeport, Komisi IV Sepakati Pembentukan Tim

Sabtu, 4 Juli 2026 - 07:09 WIB

Diduga Tumpang Tindih Kepemilikan, Minim Pengawasan, dan Tak Transparan, Pengelolaan Dapur MBG Di Pasir Ukir Jadi Sorotan publik. 

Jumat, 3 Juli 2026 - 12:23 WIB

Presiden Lukashenko Tekankan Komitmen Belarus Dukung Penguatan Kerja Sama dengan Indonesia

Jumat, 3 Juli 2026 - 03:57 WIB

GRIB Jaya Desak Pemkab Pringsewu Evaluasi Dugaan Penonaktifan 62 Ribu Kepesertaan BPJS Kesehatan.

Kamis, 2 Juli 2026 - 10:05 WIB

Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Kenegaraan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka

Rabu, 1 Juli 2026 - 11:18 WIB

Enam Pesan Presiden Prabowo kepada Polri: Jaga Kepercayaan Rakyat hingga Tegakkan Hukum dengan Adil

Selasa, 30 Juni 2026 - 11:03 WIB

Seimbangkan Fungsi Ekonomi-Sosial-Lingkungan, Revisi UU Kehutanan Mengacu Amanat Konstitusi

Selasa, 30 Juni 2026 - 01:56 WIB

GRIB Jaya Audiensi dengan BPJS Kesehatan Pringsewu, Soroti Isu Kepesertaan JKN yang Dibiayai APBD.

Berita Terbaru

Kab Pringsewu

Pemkab Pringsewu Gelar Ngopi Serasi di Nusa Wungu

Sabtu, 4 Jul 2026 - 12:00 WIB