Rugi Triliunan Rupiah, Krakatau Steel Perlu Disokong Kebijakan dan Bantuan Himbara

- Editorial Team

Sabtu, 8 Maret 2025 - 12:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS)  – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengatakan bahwa PT Krakatau Steel telah merugi triliunan rupiah per tahunnya. Hal ini perlu disupport oleh pemerintah dengan kebijakan dan dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar Krakatau Steel menjadi industri baja yang membanggakan.

 

“Kami melihat industri baja kita itu strategis, tetapi di balik itu merugi, merugi, dan merugi, bahkan sempat dikatakan bangkrut. Ini semua perlu disupport dari kebijakan pemerintah agar menjadi industri baja yang membanggakan,” katanya saat diwawancarai Parlementaria di Cilegon, Banten, Jumat (7/3/2025).

 

Ia melanjutkan, industri baja harus mendapatkan kebijakan terkait persaingan impor untuk konsumsi baja nasional dan mendapatkan dukungan dari Himbara, meskipun pernah ada hal buruk antara PT Krakatau Steel dan Himbara.

Baca juga:  Pemerintah Tegaskan Komitmen Transparansi dalam Penanganan Isu Tambang Raja Ampat

 

“Dalam 10 tahun ke depan, negara kita sedang membangun, kebutuhan bajanya sangat banyak, gitu lho. Tapi kenapa nggak diambil buah manis itu oleh industri baja nasional? Nah, selain itu, Himbara juga harus berperan dalam menyokong Krakatau Steel untuk bisa bangkit kembali,” tambahnya.

Baca juga:  Desil Berubah, Bansos Hilang: Legislator Minta BPS Benahi Mekanisme Pembaruan Data

 

Hal-hal tersebut yang menjadi sorotan penting dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke PT Krakatau Steel. Diharapkan, industri baja nasional harus mendapatkan perlindungan, bukan hanya business to business, tapi juga government to government.(*)

 

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

Perkuat Dukungan Inovasi Riset Sawit, BPDP Siap Gelar PERISAI 2026
Presiden Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM untuk Nelayan Kapal 30–200 GT, Dukung Daya Saing Perikanan Tanpa Bebani APBN
Hadiri Puncak Hari Koperasi ke-79, Presiden Prabowo Tegaskan Koperasi Pilar Utama Ekonomi Kerakyatan
Mediasi Dugaan Penipuan di Polsek Gedong Tataan Belum Capai Kesepakatan, Pelapor Serahkan Proses kepada Penyidik.
Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Hukum, Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Kasus Korupsi Batu Bara
Di Balik Umroh Gratis dengan Anggaran Besar, Lingkaran Kekuasaan dan Jejak yang Tak Terbuka.
Resmikan Lima Bendungan, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Mengabdi kepada Bangsa dan Rakyat
Berawal dari Utang Rp6 Juta, Pasangan Warga Pringsewu Hadapi Gugatan Perdata, LBH Ansor Berikan Pendampingan Hukum.

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:17 WIB

Perkuat Dukungan Inovasi Riset Sawit, BPDP Siap Gelar PERISAI 2026

Senin, 13 Juli 2026 - 11:57 WIB

Hadiri Puncak Hari Koperasi ke-79, Presiden Prabowo Tegaskan Koperasi Pilar Utama Ekonomi Kerakyatan

Senin, 13 Juli 2026 - 02:06 WIB

Mediasi Dugaan Penipuan di Polsek Gedong Tataan Belum Capai Kesepakatan, Pelapor Serahkan Proses kepada Penyidik.

Sabtu, 11 Juli 2026 - 13:52 WIB

Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Hukum, Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Kasus Korupsi Batu Bara

Sabtu, 11 Juli 2026 - 00:30 WIB

Di Balik Umroh Gratis dengan Anggaran Besar, Lingkaran Kekuasaan dan Jejak yang Tak Terbuka.

Jumat, 10 Juli 2026 - 11:53 WIB

Resmikan Lima Bendungan, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Mengabdi kepada Bangsa dan Rakyat

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:09 WIB

Berawal dari Utang Rp6 Juta, Pasangan Warga Pringsewu Hadapi Gugatan Perdata, LBH Ansor Berikan Pendampingan Hukum.

Kamis, 9 Juli 2026 - 12:07 WIB

Wujudkan Ketahanan Pangan, Persoalan Pertanahan Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Berita Terbaru

Kab Lampung Selatan

Tagih Utang Mantan Pacar, Tukang Ojek Jadi Korban Cemburu Buta

Rabu, 15 Jul 2026 - 12:22 WIB

Kota Bandar Lampung

Peninjauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandar Lampung

Rabu, 15 Jul 2026 - 12:19 WIB

Kab Pringsewu

Pemkab dan Kantah Pringsewu Gelar Rakor Reforma Agraria 2026

Selasa, 14 Jul 2026 - 10:59 WIB