Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya menjaga fokus pada strategi jangka menengah dan panjang di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat saat ini. Hal ini ia sampaikan saat memberikan keynote speech pada forum Kadin Global Economic Outlook 2025 yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), pada Kamis (12/6), di Menara KADIN Jakarta.
Kondisi global saat ini ditandai dengan melemahnya semangat multilateralisme dan meningkatnya kebijakan unilateralisme dari sejumlah negara. Situasi ini memaksa banyak negara dan pelaku usaha untuk mengambil keputusan-keputusan jangka pendek.
“Kalau kita ikut dengan gaya dunia yang hanya terpaku pada jangka pendek, maka kita tidak akan ke mana-mana,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Ia menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki fokus pada fondasi jangka panjang tersebut, dan menetapkan fondasi pembangunan nasional yang berbasis pada Pasal 33 UUD 1945. Tiga hal utama yang menjadi perhatian adalah pengelolaan kekayaan alam, penguatan sumber daya manusia, dan pengembangan dunia usaha termasuk UMKM dan koperasi.
“Inilah akar dari cara kita menyusun kegiatan ekonomi menuju kemakmuran jangka panjang,” kata Wamenkeu Suahasil.
Wamenkeu juga menyoroti delapan arah pembangunan nasional atau Astacita yang kini menjadi acuan kebijakan fiskal. Prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, penguatan desa dan koperasi, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global. Belanja negara dalam APBN 2025 yang saat ini dialokasikan sebesar Rp3.621 triliun diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang juga memiliki multiplier effect kepada perekonomian secara luas tersebut.
Menutup paparannya, Wamenkeu Suahasil mengajak seluruh pelaku usaha untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. “Hanya dengan cara ini kita bisa melipatgandakan multiplier ekonomi nasional,” pungkasnya.(*)
Sumber : Kemenkeu RI
