Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah meningkatnya ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik. Ia memastikan, APBN Indonesia dikelola secara prudent dan fleksibel.
“Fundamental ekonomi kita masih kuat dan resilient. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan defisit fiskal masih di bawah batas yang ditetapkan undang-undang,” ujarnya dalam Rapimnas PB Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) yang digelar di Jakarta (5/3).
Terkait konflik geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, Juda menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menjaga stabilitas fiskal. Ia menyebut bahwa fiskal Indonesia masih mampu mengantisipasi kenaikan harga minyak hingga level USD 80-90 per barel dengan defisit yang tetap terjaga di bawah 3%.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tengah risiko tersebut, kinerja ekonomi domestik tetap terjaga. Wamenkeu Juda menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 5,11 persen, dengan pertumbuhan pada triwulan IV mencapai sekitar 5,39 persen. Sementara itu, defisit fiskal tetap dijaga di bawah 3 persen, yakni sekitar 2,92 persen, sesuai aturan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Dari sisi utang, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) juga masih relatif aman di kisaran 40 persen, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang ditetapkan undang-undang. Menurut Juda, kondisi tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain yang memiliki peringkat kredit setara.
Menurut Juda, kondisi fundamental tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mencapai target menjadi negara maju pada 2045. Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia berada di kisaran US$5.000, sementara standar negara maju berada di atas US$13.000 per kapita per tahun.
Ia menyebut, momentum bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga sekitar 2035–2040 harus dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. “Kalau kita melewatkan periode ini, kita berisiko menjadi negara yang tua sebelum kaya,” kata Juda. Karena itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, bahkan hingga 8 persen, guna menghindari jebakan negara berpendapatan menengah.
Untuk mendukung agenda pembangunan tersebut, pemerintah merancang APBN 2026 yang diarahkan pada penguatan pembangunan jangka panjang. Total belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.847 triliun, dengan penerimaan sekitar Rp3.153 triliun, sehingga defisit tetap dijaga sekitar 2,68 persen dari PDB.
Menutup paparannya, Wamenkeu optimis ekonomi triwulan I-2026 dapat tumbuh melampaui capaian akhir tahun lalu, didorong oleh momentum Ramadan dan pemberian THR, dengan baseline pertumbuhan pada angka 5,5%.(*)
Sumber : Kemenkeu
