Nurhadi Desak Pemerintah Kirim Nota Protes atas Labelisasi Bumbu RI di AS

- Editorial Team

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 13:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menilai pelabelan “berisiko kanker” terhadap produk bumbu asal Indonesia di Amerika Serikat (AS) merupakan bentuk diskriminasi pangan yang serius. Ia mendesak pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah diplomatik melalui nota protes resmi.

 

“Ini bukan perkara sepele. Ini adalah pukulan telak terhadap wajah ekspor pangan kita, bahkan bisa menciptakan krisis kepercayaan global terhadap produk UMKM Indonesia,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (1/8/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Labelisasi yang dimaksud mengacu pada “California Proposition 65 Warning” yang ditemukan pada kemasan bumbu instan asal Indonesia di sebuah pasar di California. Video yang merekam hal tersebut menjadi viral di media sosial karena hanya produk asal Indonesia yang diberi label peringatan, sedangkan merek lain tidak.

Baca juga:  Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Menyetujui 2 Pengajuan Restorative Justice Tindak Pidana Narkotika

 

Nurhadi menilai perlakuan itu mencoreng reputasi warisan kuliner Nusantara yang selama ini diakui dunia karena manfaatnya dalam kesehatan dan pengobatan tradisional.

 

“Labelisasi sepihak yang mencoreng reputasi rempah dan bumbu Nusantara adalah bentuk diskriminasi pangan! Padahal, selama ratusan tahun, bumbu-bumbu ini menjadi warisan kuliner dan obat alami yang telah melewati waktu dan peradaban,” ucap politisi Fraksi Partai NasDem itu.

 

Ia pun mempertanyakan standar ilmiah yang digunakan otoritas AS. “Jika Amerika menyebut itu berbahaya, maka dunia perlu bertanya: di mana posisi keilmuan dan keadilan dagang mereka?” lanjut Nurhadi.

 

Lebih jauh, Nurhadi meminta BPOM tidak hanya bersikap normatif. Ia mendorong koordinasi lintas kementerian termasuk Kemenlu, Kemenkes, dan Kemendag untuk mengirim nota protes resmi kepada otoritas AS dan membuka kemungkinan audit standar bersama.

Baca juga:  MK Tolak Gugatan Sengketa Hasil PSU Pilkada Pesawaran 2025 yang Diajukan Supriyanto-Suriyansah

 

“Tidak cukup hanya bilang ‘akan dikaji’ atau ‘menyesuaikan’. BPOM harus bertindak ofensif, melibatkan Kemenlu, Kementerian Perdagangan, dan Kemenkes untuk mengirim nota protes resmi, sekaligus membuka ruang audit independen bersama jika memang ada perbedaan standar pengujian,” tegas legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.

 

Menurutnya, jika pemerintah membiarkan hal ini berlalu tanpa pembelaan berbasis data ilmiah, produk khas lain dari Indonesia pun bisa menjadi korban labelisasi sepihak.

 

“Kita tidak boleh diam. Ini bukan hanya soal produk, tapi soal martabat bangsa. Kalau label seperti ini dibiarkan tanpa pembelaan yang bermartabat dan berbasis data ilmiah, maka giliran tempe, sambal, bahkan jahe kita pun bisa diberi cap sesat oleh negara lain,” pungkasnya.

Baca juga:  Menkeu Sri Mulyani Bertemu Menkeu Republik Federal Jerman Bahas Hubungan Perdagangan hingga Progres Aksesi ke OECD

 

Diketahui, polemik ini bermula dari beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan sebuah produk bumbu instan asal Indonesia dijual di salah satu pasar di California dengan label peringatan “California Proposition 65 Warning”.

 

Label tersebut menyatakan bahwa produk mengandung bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker atau gangguan reproduksi. Uniknya, label tersebut hanya tampak pada produk asal Indonesia, sementara bumbu instan dari merek lain tidak mendapat perlakuan serupa.

 

Temuan ini memicu kekhawatiran publik karena berpotensi merusak citra produk makanan Indonesia di pasar global, terlebih banyak di antaranya berasal dari pelaku UMKM.(*)

 

 

Sumber : PARLEMENTARIA

Berita Terkait

Modus Senggol Motor, Residivis di Pringsewu Rampas 2 HP Pelajar untuk Modal Biliar
Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran
Peringati HKN ke-62, Dinkes Pesawaran Gelar Beragam Kegiatan, Dorong Masyarakat Lebih Sehat dan Produktif.
LSM PENJARA INDONESIA DESAK APH BIDIK DINAS BMBK LAMPUNG, DUGAAN KKN DAN PENYIMPANGAN ANGGARAN Rp15 MILIAR PERLU DIUSUT TUNTAS
Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan untuk Dukung Pemadaman Karhutla di Lampung
Anggaran Rehabilitasi Jalan BMBK Rp8,53 Miliar Disorot, LSM Penjara Indonesia Minta APH Telusuri Dugaan Tumpang Tindih dengan Kegiatan URC
Serang Polisi Pakai Sajam Residivis Curat Di Lumpuhkan Polres Lampung Tengah
Kurniasih Ingatkan TKA Jangan Jadi Beban Psikologis Siswa

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 00:38 WIB

Anggaran Rehabilitasi Jalan BMBK Rp8,53 Miliar Disorot, LSM Penjara Indonesia Minta APH Telusuri Dugaan Tumpang Tindih dengan Kegiatan URC

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:39 WIB

Fasum Griya Sukarame Dipatok, Legalitas Revisi Site Plan Pengembang Dipertanyakan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:36 WIB

SMPN 1 KATIBUNG BORONG TROPI DI LOMBA DRUMBAND TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 02:58 WIB

Dukung Pembangunan Rumah Ibadah, Ketua DPRD Lampung Selatan Salurkan Bantuan untuk Masjid Taqwa Natar

Senin, 5 Oktober 2026 - 10:11 WIB

‎SEJIWO IWO Lampung Selatan di SMAN 1 Palas Bekali Pelajar Cerdas Sikapi Informasi,Tak Gampang Terjebak Hoaks

Kamis, 1 Oktober 2026 - 12:16 WIB

Bandar Lampung Masuk Peringkat 395 Kota Dunia dalam Global Cities Index 2026

Senin, 28 September 2026 - 14:59 WIB

SPPG Tanjung Ratu Ambil Bahan MBG Ikan Lele dari BUMDes Suka Jaya

Selasa, 22 September 2026 - 08:24 WIB

SOBAT Rayakan Anniversary ke-6 di Dragon Waterpark Lampung Selatan, Pererat Persaudaraan Pecinta Adventure Trail

Berita Terbaru