DIDUGA KOPERASI TKBM PELABUHAN PANJANG MENYALAHI WEWENANG

- Editorial Team

Senin, 6 Januari 2025 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Globalpewartasakti.com | Bandar Lampung (GPS).
Di pengadilan negeri bandarlampung, Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Senin 6/01/2025.

Davit Sihombing S.H., M.H. atas nama Azwar Nero selaku ketua koperasi TKBM ( Tenaga Kerja Bongkar Muat)perjuangan bersama pelabuhan panjang melakukan gugatan keabsahan koperasi tkbm pimpinan Agus sujatma
Menurut David ,”kita menggugat legalitas kepengurusan koperasi TKBM pimpinan AGUS SUJATMA dan kawan kawan”.

Kita menduga kepengurusan tersebut tidak sah, secara hukum ini sebabnya gugatan dilakukan karena jangan sampai pemerintah melakukan hubungan hukum dengan pihak yg tidak jelas legalitasnya. Karena itu nanti implikasinya melebar
Tadinya kita kaget karena tergugat menggunakan surat yg digunakan pada tahun 2019 yg disebut anggaran dasar perubahan nomor 02 yg merubah anggaran tahun 2017 yg isi sampulnya berisikan anggaran dasar perubahan tetapi isinya Art ( Anggaran Rumah Tangga) dan ada tulisan yg ada pasal 17,18,19, yg dirubah padahal itu tidak ada yg 100 persen.
Tidak ada maksud saya dalam hal ini menjelek jelekan atau mendikte, dalam hal ini lebih bagus diperbaiki atau diriset ulang koperasi nya AGUS SUJATMA.

Karena itu menurut saya itu tidak pas untuk dilanjutkan karena dampaknya sudah terjadi.Oleh karena itu menyangkut legalitasnya tidak boleh dipakai menurut saya,tapi ini sudah digunakan secara resmi tertulis.

Yang jadi pertanyaan siapa yang menggunakan ini apakah penjaluran atau pengurus sekarang,kalau soal siapa yang membuat itu beda urusan tetapi yg menggunakan.Berdampak melawan hukum itu salah satunya, kata DAVID.
Yang kedua Notaris tidak pernah membuat akte 02 tahun 2019. Isinya seperti ini dan bisa dikonfirmasi dinotaris DIDI ISABEL dan tidak ada disana akte perubahan anggaran dasar yg bertuliskan seperti itu ,padahal sudah digunakan dan menjadi dasar kepengurusan AGUS SUJATMA sekarang
Kita menyayangkan pemerintah telah menggunakan itu karena Pemerintah milik masyarakat, Dinas koperasi milik masyarakat, Dinas ketenaga kerjaan milik masyarakat,kita semua milik negara lanjutnya.
Dan keuangan negara bisa saja mengalir kekoperasi itu,apakah mungkin identitas seperti itu akan bisa digunakan atau sah digunakan
Menurut David Sihombing kuasa hukum AZWAR NERO selaku ketua koperasi TKBM perjuangan bersama pelabuhan panjang, gugatan yg dibuat AZWAR NERO menyelamatkan negara dari kesalahan teknis berkedudukan hukum koperasi TKBM.
“Jadi jangan kita dianggap merusak nasib orang”, jelas David.
Kita hanya memperbaiki secara hukum dan bertujuan baik , katanya.

Baca juga:  Petani dan Peternak ikan di Fajar Baru Masih Terjerat Utang, PP 47/2024 Dinilai Hanya Janji di Atas Kertas
Baca juga:  Dugaan Upah Murah di PT RAMA JAYA LAMPUNG : Disnaker Pringsewu Bilang Tidak Tahu.

Koperasi TKBM pimpinan AGUS SUJATMA menggunakan dasar UU tahun 2022 , darimana dasar 2022 itu,tentu dari 2020,2019 dan 2017 kalau diduga dibawahnya palsu atau riil palsu keberadaan koperasi harus dibatalkan
Pemerintah yg sekarang ini jelas mengadakan MOU antara koperasi TKBM pimpinan AGUS SUJATMA dengan KSOP panjang, BPJS dengan unsur pemerintah
Itu adalah penyalah gunaan wewenang dan ini mereka tahu ini berbahaya,artinya yg dilakukan Bapak NERO dan kawan kawan memperbaiki sistem
” Bapak NERO senang kok Koperasi pimpinan AGUS SUJATMA maju pungkasnya. (Zul RCN /Red GPS).

Berita Terkait

Kepergok Curi Motor, Pria Berhelm Kuning Nyaris Babak Belur Diamuk Masa
Modus Minta Tolong Antar, Pelaku Curanmor Dibekuk Polsek Metro Barat
Menjaga Asa Generari Bangsa, Walikota Eva Dwiana Serahkan Bantuan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kota Bandar Lampung
Beraksi di 23 TKP, Pelaku Curanmor di Bandar Lampung Ditangkap
Wakil Bupati Apresiasi Pringsewu sebagai Tuan Rumah ToT KKN Muhammadiyah-Aisyiyah 2026
Musrenbang Tumijajar, Fokuskan SDM dan Ekonomi Produktif
Dalam Perkara Korupsi APBPekon Sukoharjo III Barat TA 2023, Jaksa Tuntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara. 
Bupati Pringsewu Buka City to City Grounded dan Seminar Kepemimpinan Daerah

Berita Terkait

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:34 WIB

Menkeu Purbaya Lantik 27 Pejabat Tinggi Pratama, Tekankan Integritas dan Peran Bea Cukai Jaga Pasar Domestik

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:29 WIB

Amin AK: Anjloknya IHSG Jadi Ujian Kepercayaan Pasar Modal Nasional

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:13 WIB

Hasil Rapat KSSK, Menkeu Purbaya: Kondisi Fiskal, Moneter, Sektor Keuangan Terjaga Sepanjang 2025

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:06 WIB

Adang Soroti Kesejahteraan Aparatur Kepaniteraan Pengadilan dan Optimalisasi Komisi Yudisial

Rabu, 28 Januari 2026 - 11:58 WIB

Kumpulkan Menteri di Hambalang, Presiden Prabowo Perkuat Kerja Sama Pendidikan Indonesia–Inggris

Selasa, 27 Januari 2026 - 13:01 WIB

Dalam Perkara Korupsi APBPekon Sukoharjo III Barat TA 2023, Jaksa Tuntut 5 Tahun 6 Bulan Penjara. 

Selasa, 27 Januari 2026 - 12:00 WIB

Menkeu Purbaya Tegaskan Komitmen Penguatan Keadilan Usaha dan Penanganan Hambatan Importasi

Selasa, 27 Januari 2026 - 11:58 WIB

Uji Materi UU Paten, DPR Pastikan Regulasi Berpihak pada Inovasi dan Kesejahteraan Publik

Berita Terbaru