Tak Konsisten Soal Dugaan Ilegal Logging, LBH Ansor Minta Kapolda Lampung Balik ke Mabes.

- Editorial Team

Jumat, 19 Desember 2025 - 00:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tak Konsisten Soal Dugaan Ilegal Logging, LBH Ansor Minta Kapolda Lampung Balik ke Mabes

Globalpewartasakti.com | Lampung(GPS) Ketua LBH Ansor Lampung, Sarhani menganggap Kapolda Lampung Irjen Helfi Assegaf tak konsisten dalam kasus dugaan ilegal logging di Pugung Penengahan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Hal tersebut lantaran kepolisian tiba-tiba menghentikan penyelidikan atas dugaan kasus tersebut.

Sarhan menjelaskan, mulanya kasus ilegal logging di Pesibar mencuat karena ada kapal pengangkut kayu yang tandas di areal Pantai Tanjung Setia. Dari peristiwa itu Kapolda Lampung melakukan pemantauan udara, tidak hanya di areal pantai tapi juga ke areal hutan sekitar.

Dari pemantauan itu, ditemukan ada area hutan yang mulai gundul dan masih dilakukan pembalakan. Berdasarkan pantauan itu, Kapolda Lampung menurunkan tim ke lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang terkait penebangan hutan tersebut.

“Hasil investigasi itu disampaikan oleh Kapolda Lampung ke media massa dan membuat heboh masyarakat,” ungkapnya, Rabu, 17 Desember 2025.

Namun setelah ramai dan menjadi perhatian publik, Kapolda Lampung justru menghentikan proses penyelidikan dengan alasan lahan tersebut milik pribadi. Hal itu berbanding terbalik dengan yang disampaikan ketika investigasi masih dilakukan sebelumnya.

Baca juga:  OPINI: Eksistensi Jurnalisme Publik

“Ini menunjukkan bahwa kordinasi pihak Polda Lampung dan pemerintah daerah baik itu gubernur, bupati dan UPTD tidak bagus,” tegasnya.

Jika serius melindungi hutan Lampung mestinya Polda Lampung meneruskan investigasi yang telah dilakukan. Menurutnya potensi pelanggaran pengelolaan hutan tidak hanya ada Pesisir Barat.

Bahkan Kejati Lampung pernah menyampaikan temuan ratusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di areal Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) yang merupakan hutan lindung. Terlebih bukan hanya menjadi habitat alami flora dan fauna yang dilindungi, TNBBS juga menjadi penyangga air untuk wilayah sekitar.

Baca juga:  Kemenpora RI Buka Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025

“Jangan sampai Polda Lampung baru sibuk melakukan investigasi ketika sudah viral saja, No viral no justice” kata dia.

Atas hal itu, Sarhani meminta Kapolri untuk menarik kembali Irjen Pol Helmy Assegaf yang belum lama menjabat Kapolda Lampung itu kembali ke Mabes Polri. Sebab pada awal jabatannya telah membuat gaduh dan tidak konsisten dalam melakukan penegakan hukum.

“Jika bapak Kapolda Lampung yang baru ini hanya membuat gaduh, LBH Ansor meminta kepada Kapolri sebaiknya dibalikan saja ke Mabes Polri,” pungkasnya.(**)

Berita Terkait

Curi Motor dan Uang Tunai Milik Tetangga, Pelaku Berhasil Ditangkap Polsek Gunung Sugih
Bupati Pringsewu Terima Bantuan Qurban dari Presiden RI untuk Masyarakat
Curi 34 Tandan Buah Sawit, Pria Asal Dewa Agung Diamankan Polres Way Kanan
Grand Opening SPPG Binong Way Layap 2 Diharapkan Pacu Ekonomi Desa dan Wujudkan Program Gizi Nasional
Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Kalapas Narkotika Bandar Lampung Pimpin Razia Blok Hunian.
Diduga Masuk Daftar Blacklist, Pria di Tempat Hiburan Malam Bandar Lampung Kembali Bikin Ricuh dan Pukul Security
Curat di Kalipapan, Polisi Bekuk Diduga Dua Pelaku dan Satu ABH Curi Motor
YKI dan Baznas Tubaba Salurkan Bantuan untuk Penderita Kanker di Tiyuh Gedung Ratu

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 12:26 WIB

Revisi UU Desain Industri Guna Respons Perubahan Zaman dan Lindungi Kekayaan Intelektual

Minggu, 24 Mei 2026 - 23:58 WIB

Deteksi Dini Gangguan Kamtib, Kalapas Narkotika Bandar Lampung Pimpin Razia Blok Hunian.

Sabtu, 23 Mei 2026 - 23:14 WIB

Presiden Prabowo Panen Raya Udang di BUBK Kebumen, Perkuat Budi Daya Modern dan Ketahanan Pangan Nasional

Sabtu, 23 Mei 2026 - 03:58 WIB

Diduga Proyek Talud Drainase di Jalan Soekarno-Hatta Srengsem Tidak Sesuai Spesifikasi, Warga Soroti Kualitas Pekerjaan.

Jumat, 22 Mei 2026 - 11:27 WIB

Subardi: BUMN Harus Ambil Peran Besar Demi Buka Akses Wisata Jogja

Kamis, 21 Mei 2026 - 10:49 WIB

Rakernas KONI 2026 Resmi Dibuka, Wamenpora Taufik Tegaskan Sinergitas Demi Prestasi Olahraga Indonesia

Kamis, 21 Mei 2026 - 10:45 WIB

Presiden Prabowo Terbitkan PP Tata Kelola Ekspor SDA, Tegaskan Kekayaan Alam Harus untuk Kemakmuran Rakyat

Kamis, 21 Mei 2026 - 04:03 WIB

Diduga Tanpa Plang Proyek, Pembangunan Talud di Jalan Nasional Srengsem Tuai Sorotan.

Berita Terbaru