Globalpewartasakti.com | JAKARTA (GPS) – Ketua Umum Asosiasi Fiskal Indonesia (AFI), Erwin Eka Kurniawan, menilai kebijakan fiskal tahun 2027 akan menjadi instrumen penting untuk mendorong delapan Program Prioritas Nasional sekaligus memperkuat fondasi menuju target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang.
Pandangan tersebut disampaikan Erwin menanggapi penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam dokumen tersebut, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen dengan inflasi yang dijaga pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Menurut Erwin, target tersebut tidak dapat dipandang sekadar sebagai angka makroekonomi tahunan, melainkan bagian dari proses transisi menuju target pembangunan jangka panjang nasional.
“Di tengah perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan lanskap perdagangan internasional, Indonesia membutuhkan kebijakan fiskal yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mampu mendorong transformasi ekonomi secara berkelanjutan,” ujar Erwin dalam keterangannya.
Ia menilai APBN 2027 dirancang untuk mendukung delapan klaster Program Prioritas Nasional yang menjadi fokus pembangunan pemerintah.
Delapan program tersebut meliputi penguatan kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Menurut Erwin, pendekatan berbasis klaster tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
“Kita melihat adanya upaya untuk memperluas manfaat pembangunan hingga ke wilayah pedesaan, daerah tertinggal, dan pusat-pusat ekonomi baru di luar kawasan yang selama ini menjadi motor pertumbuhan nasional,” katanya.
APBN Sebagai Peredam Gejolak Ekonomi
Erwin menilai APBN perlu menjalankan fungsi yang lebih luas dari sekadar instrumen belanja negara. Dalam kondisi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, APBN harus mampu menjadi peredam gejolak ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan.
Karena itu, ia memandang penting sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, sektor keuangan, Danantara, serta berbagai instrumen investasi negara agar mampu menciptakan dampak yang lebih besar terhadap sektor riil.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar berbagai sumber daya yang dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas.
Insentif Fiskal Harus Selektif
Dalam aspek penerimaan negara, Erwin menilai strategi pemerintah untuk memperluas basis perpajakan perlu berjalan beriringan dengan pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran.
Ia mengingatkan agar insentif tidak diberikan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
“Insentif fiskal harus diarahkan kepada sektor yang mampu menciptakan nilai tambah tinggi, memperkuat daya saing industri nasional, mendorong ekspor, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar,” ujarnya.
Menurut dia, pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan analisis data menjadi semakin penting dalam reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis penerimaan negara.
Dengan dukungan teknologi, pemerintah dinilai dapat mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih akurat serta menekan praktik penghindaran pajak yang selama ini mengurangi kapasitas fiskal negara.
Pentingnya Tata Kelola dan Akurasi Data
Selain aspek penerimaan, Erwin juga menyoroti pentingnya kualitas belanja negara. Ia menilai integrasi bantuan sosial dan subsidi berbasis penerima manfaat langsung melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah.
Menurutnya, akurasi data merupakan salah satu prasyarat utama untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat.
“Semakin tepat sasaran sebuah program, semakin besar dampak ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan,” katanya.
Erwin menambahkan bahwa keberhasilan delapan Program Prioritas Nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Karena itu, pengawasan publik, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel tetap menjadi faktor penting agar berbagai program yang telah dirancang pemerintah dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak diukur dari seberapa baik konsepnya di atas kertas, melainkan dari kemampuannya meningkatkan produktivitas, menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Erwin.
Ia menegaskan bahwa optimisme terhadap arah kebijakan fiskal 2027 perlu terus dijaga, namun harus dibarengi dengan disiplin pelaksanaan, pengawasan yang kuat, dan komitmen untuk memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.(*)
