Bupati Ela, Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Telah Mengakomodir Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Dan Provinsi Lampung

Globalpewartasakti.com | LAMTIM (GPS)  –  Bupati Lamtim Ela Siti Nuryamah di damping Wakil Bupati Lamtim Azwar Hadi, Menghadiri Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD Kabupaten Lampung Timur, tahun 2025 – 2030, acara yang di gelar di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Lampung Timur, selasa (18/03/2025).

Mengawali sambutanya Bupati Ela, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pesertayang telah hadir, baik secara langsung maupun daring, dalam forum konsultasi publik hari ini.

Kita ketahui, Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, merupakan tahapan strategis dalam keberlangsungan pembangunan daerah kita kedepan. Keberhasilan mewujudkan visi pembangunan daerah, ditentukan oleh seberapa berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan.

“Kita harus memastikan, bahwa perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, telah mengakomodir arah kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung” kata Bupati Ela

Dalam dokumen rancangan RPJMN, Kabupaten Lampung Timur diproyeksikan menjadi  salahsatu daerah Prioritas Nasional, pengembangan ekonomi biru dan komoditas unggulan pertanian.

“Pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Lampung Timur sangat potensial. Dengan panjang garis pantai yang mencapai lebih dari 110 km, produksi perikanan tangkap Lampung Timur pada tahun 2024, merupakan yang terbesar diantara kab/kota lainnya, berkontribusi lebih dari 30% total produksi perikanan tangkap Provinsi Lampung.

“Berdasarkan potensi tersebut, dalam dokumen rancangan RPJMN, diproyeksikan pengembangan pelabuhan perikanan modern terintegrasi, dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Labuhan Maringgai” ucap Bupati Ela

Proyeksi pengembangan pelabuhan perikanan modern tersebut, tentu saja akan mengakselerasi pelaksanaan misi hilirisasi yang kami canangkan.

“Untuk itu, saya minta kepada Kepala OPD terkait, agar segera menyusun langkah-langkah yang diperlukan, dalam rangka mensinergikan, pengembangan sektor perikanan di Labuhan Maringgai dan kawasan sekitarnya. Sehingga akan terwujud klaster kawasan perikanan, yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.” jelas Bupati Ela

Selain daripada itu, pemerintah pusat juga memprioritaskan Kabupaten Lampung Timur, sebagai wilayah pengembangan budidaya dan hilirisasi komoditas unggulan, dalam mewujudkan swasembada pangan, air, dan energi. Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi tersebut, yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

“Dengan wilayah terluas nomor dua di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur memiliki luas lahan pertanian dan Perkebunan, yang berkontribusi besar terhadap total produksi pertanian dan perkebunan.”

Menyikapi hal tersebut, peluang sinergi program dengan pemerintah pusat harus kita optimalkan. Kembali

“saya meminta kepada seluruh Kepala OPD terkait, untuk menyusun langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas  dan daya saing komoditas unggulan kita, bersinergi dengan program unggulan nasional dan juga prioritas pembangunan Provinsi Lampung.” kata Bupati Ela

Dalam dokumen rancangan RPJMD Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah koridor ekonomi wilayah I, yang diarahkan sebagai hub ekonomi kreatif, pariwisata, industri berbasis inovasi, riset dan teknologi. Keberadaan destinasi wisata prioritas nasional, Taman Nasional Way Kambas diharapkan, dapat menjadi penggerak utama pariwisata dan ekonomi kreatif desa.

“Kolaborasi dan sinergi seluruh desa dalam mengoptimalkan potensi ekonominya, salahsatunya dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas BUMDes. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memastikan, bahwa arah pembangunan daerah kedepan adalah berbasis desa. Desa menjadi subyek pembangunan daerah.”

Desa melalui BUMDes, dapat menjadi pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi lokal masyarakat. Sinergi dan kolaborasi pembangunan ekonomi tingkat desa dengan Pemerintah Provinsi Lampung, diyakini akan mengakselerasi kemakmuran desa kedepan. Dalam kesempatan ini kembali kami meminta, agar Kepala OPD, Camat, dan seluruh kepala desa dapat mensinergikan, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masing-masing.

Kita patut bersyukur, bahwa pada periode ini kita memiliki bonus demografi, yang dapat kita manfaatkan sebagai faktor kunci kesuksesan transformasi pembangunan daerah. Dengan jumlah usia produktif mencapai lebih dari 68% ditahun 2025 ini, peningkatan produktivitas angkatan kerja menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Pembangunan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai upaya peningkatan keterampilan dan kompetensi, perlu termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan yang kita susun saat ini.

Dengan memanfaatkan bonus demografi secara optimal, kita dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mewujudkan Lampung Timur yang makmur. Untuk itu, mari kita bersama-sama merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah strategis, yang dapat membawa daerah kita ke arah yang lebih baik, dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada.

Kita akui bahwa Kabupaten Lampung Timur, masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Beberapa percepatan pelaksanan program unggulan 100 hari kerja, yang meliputi:

  1. Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah.

Program inovatif 100 hari kerja ini kami laksanakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok, yang dapat memberatkan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

  1. Launching Aplikasi Si Badak Masuk BUMDes.

Program inovatif 100 hari kerja ini dilaksanakan,untuk mengatasi keluhan warga masyarakat, yang kesulitan dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Selain itu, program inovatif ini juga dapat mendorong peningkatan kapasitas BUMDes.

  1. Launching Zonasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Program inovatif 100 hari kerja, pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini, dilaksanakan di 5 zonasi.

Kami meyakini, dengan terobosan tersebut, masyarakat akan lebih mudah untuk mengakses pelayanan pembuatan e-KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Kedepan kami akan terus mengevaluasi secara berkala, capaian kinerja layanan publik kepada masyarakat, termasuk layanan perizinan terpadu yang diselenggarakan di Mall Pelayanan Publik Lampung Timur.

  1. Sinergi Peningkatan Layanan Samsat Lampung Timur

Program inovatif 100 hari kerja berikutnya ini, adalah peningkatan layanan pajak kendaraan bermotor di Samsat Lampung Timur. Kami bersama-sama  dengan BAPENDA Provinsi Lampung, berkomitmen untuk terus bersinergi, meningkatkan kualitas layanan SAMSAT di Kabupaten Lampung Timur. Komitmen   ini kami jalin, ketika kunjungan Kepala BAPENDA Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Timur.

Disamping itu, kami juga saat ini sedang menyusun beberapa program unggulan, terkait dengan peningkatan kemantapan infrastruktur daerah, yaitu:

  1. Pembentukan Unit Reaksi Cepat Preservasi Jalan Kabupaten.

Peluncuran program inovatif ini sedang dalam proses penyiapan regulasi dan teknis pelaksanaan. Kami berharap melalui program ini, pemeliharaan  jalan kabupaten kedepan dapat dilakukan lebih responsif, cepat, dan optimal.  Program ini akan diampu oleh Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur.

  1. Program Pembangunan Jalan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Program inovatif yang sedang kami susun ini, adalah program peningkatan jalan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat. Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, program ini dapat kami luncurkan, dan dapat meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal.

  1. Percepatan penanganan Jembatan Sidomukti Kecamatan Sekampung.

Percepatan penanganan jembatan yang terkena bencana, merupakan salahsatu program prioritas dalam 100 hari kerja kami. Jembatan yang akan segera dilakukan perbaikan dalam waktu dekat, adalah jembatan Sidomukti Kecamatan Sekampung. Dengan penanganan ini, diharapkan dapat membantu kelancaran mobiltas masyarakat sekitar.

Pelaksanan program 100 hari kerja merupakan wujud nyata kami, untuk segera merealisasikan janji politik kami kepada masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa program yang masih belum berjalan dan dalam tahap penyusunan regulasinya. Untuk itu, secara khusus kami meminta kepada Asisten I, II, dan III, untuk mengawal proses percepatan, implementasi program 100 hari kerja, di masing-masing perangkat daerah yang menjadi bidang koordinasinya. Kami meyakini, bahwa masih banyak program/kegiatan di perangkat daerah yang dapat terus dioptimalkan, untuk dapat mendukung percepatan pembangunan daerah kita. Tutup Bupati Ela(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *