Legislator Soroti Beban Ganda Petugas Kesehatan Haji

Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS)  – Legislator dari Komisi IX DPR RI menyoroti beban kerja petugas kesehatan haji yang dinilai cukup berat di tahun ini. Selain itu, ia juga mendesak adanya integrasi data antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan BPJS Kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan jemaah, khususnya kelompok lanjut usia (lansia) dan risiko tinggi (risti).

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi petugas kesehatan yang tidak hanya menjalankan tugas medis, tetapi juga terlibat dalam pekerjaan fisik non-medis.

“Petugas kesehatan kita tidak hanya melayani kebutuhan medis, tapi juga harus mendorong kursi roda, mengangkat koper, dan tugas-tugas lainnya. Ini tentu tidak ideal dan bisa memengaruhi kualitas layanan kesehatan kepada jemaah,” ujar Netty dalam pertemuan kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar di Asrama Haji Embarkasi Padang, Kamis (8/5/2025).

Netty mendorong agar ada terobosan dalam pembagian tugas secara lebih profesional antara petugas medis dan non-medis, sehingga para jemaah—terutama yang lansia dan risti—dapat memperoleh layanan yang lebih optimal.

Selain itu, Netty juga menyoroti pentingnya peran BPJS Kesehatan dalam mendukung kesiapan haji dari sisi data dan layanan. Ia mempertanyakan sejauh mana integrasi data BPJS dengan sistem layanan kesehatan haji yang ada saat ini.

“Jemaah yang berangkat haji kan pasti sudah terdata dalam sistem layanan kesehatan nasional. Jadi apa yang sudah dilakukan BPJS untuk mendukung proses haji ini? Mulai dari tahap skrining, pemantauan kesehatan, hingga evaluasi pasca-haji,” ujarnya.

Menurut Netty, dengan integrasi data yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa jemaah berangkat dalam kondisi kesehatan terbaik dan memiliki catatan medis yang lengkap dan dapat diakses oleh petugas di berbagai lini.

Komisi IX berharap agar sinergi antara Kemenkes, Kemenag, BPJS, dan pemerintah daerah terus diperkuat, sehingga pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia dapat lebih terukur, efisien, dan manusiawi.(*)

Sumber : PARLEMENTARIA