Globalpewartasakti.com | NASIONAL (GPS) – Anggota Komisi V DPR RI, Tamanuri, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait kondisi infrastruktur dan tarif jalan tol usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Ruas Tol Jakarta–Tangerang–Merak di Cilegon, Banten. Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada ruas tol yang menjadi jalur vital menuju Pelabuhan Merak.
Tamanuri menegaskan bahwa keberadaan jalan tol seharusnya bukan hanya mempercepat waktu tempuh, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi pengguna. Namun, menurutnya, pembangunan jalan tol selama 40 tahun terakhir tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal kualitas.
“Jalan tol ini tujuan utamanya adalah mempercepat dan melancarkan perjalanan. Tapi nyatanya, dari pengalaman saya, seperti ruas Palembang–Lampung itu loncatannya (bergelombangnya) luar biasa. Permasalahan ini terjadi karena pada saat awal pemancangan atau pengolahan tanah tidak dilakukan secara maksimal. Di Palembang itu tanah rawa, jadi harus sangat padat penanganannya,” ujarnya kepada Parlementaria usai kunjungan di Cilegon, Banten, Kamis (26/6/2025).
Ia juga mengkritisi tarif tol yang dianggap tidak transparan. Sebagai contoh, tarif dari Bakauheni ke Bandar Lampung yang hanya 78 km bisa mencapai Rp106.000, atau lebih dari Rp1.000/km, jauh di atas standar tarif tol nasional sebesar Rp845/km.
“Ini perlu diaudit oleh BPKP. Karena jalan tol ini jalan berbayar, jadi harus jelas kemana uangnya. Ini menyangkut tanggung jawab kepada publik, dan harus ada edukasi baik kepada pejabat, pelaksana, maupun masyarakat tentang pentingnya transparansi ini,” tegas Tamanuri.
Khusus untuk ruas Tol Jakarta–Tangerang–Merak, Tamanuri menyoroti sejumlah keluhan masyarakat, mulai dari minimnya pencahayaan jalan hingga banyaknya kendaraan besar yang parkir sembarangan di bahu jalan tol.
“Lampu jalan cukup di titik-titik tertentu, tidak perlu semua tempat. Tapi yang paling penting adalah kendaraan besar jangan parkir di pinggir jalan. Ini sangat mengganggu kelancaran lalu lintas. Harus ada kerja sama antara Dirlantas dan Kementerian Perhubungan untuk menertibkan ini,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Beberapa hari sebelumnya, ruas tol menuju Pelabuhan Merak sempat mengalami kemacetan parah akibat proyek pembangunan jembatan penghubung, yang menambah sorotan terhadap kelayakan pelayanan infrastruktur di jalur ini. Tamanuri berharap ke depan, tidak hanya kecepatan pembangunan yang diutamakan, tetapi juga kualitas, keselamatan, dan keadilan dalam pembiayaan jalan tol bagi masyarakat.(*)
Sumber : PARLEMENTARIA
